SHARE
Gatot Nurmantyo

Persaingan antara TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara, bukan lagi sebuah isu di Indonesia. Persaingan itu sudah semakin nyata dan tidak bisa dhindari.

Terbukti dari pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang adanya korupsi di TNI AU dalam pembelian helikopter Augusta Westland (AW) 101. Pangilma menduga ada kerugian negara hingga 220 miliar rupiah.

Lebih hebat lagi, Panglima sendiri yang mengumumkan perihal para saksi yang statusnya sudah naik menjadi tersangka. Pengumuman itu dilakukan setelah Panglima TNI bertemu dengan KPK.

Pakar Hukum Pidana Suparji menyatakan terkejut akan kasus yang muncul ke permukaan karena menurutnya penolakan atas pengadaan helikopter AW 101 ini kental muatan politiknya.

Suparji juga mengatakan, “Di sini, menurut saya ada kompetisi antara TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat, suka atau tidak suka suasana ini bisa kita rasakan.”

Lebih lanjut Suparji juga mengatakan bahwa kasus ini belum jelas, apabila korupsi adalah memperkaya seseorang, siapa yang diperkaya?

Bila masalah kerugian negara, siapa yang menghitung kerugian, harusnya bersifat nyata oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak boleh direka-reka sehingga terlihat ada unsur korupsi.

Lebih jauh Suparji juga menegaskan bahwa kasus ini unsur korupsinya masih diragukan karena unsur hukumnya belum terpenuhi, apalagi yang menyatakan ada pihak yang melakukan korupsi (tersangka) adalah Panglima TNI bukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari pemberitaan dan respons yang muncul, maka menjadi jelas bahwa memang ada kejanggalan yang cukup mengundang tanda tanya besar tentang apa sebenarnya yang tengah terjadi.

Yang pasti adalah tidak akan pernah terjadi seorang perwira bintang satu dengan seorang kolonel serta seorang bintara lainnya dapat belanja atau membeli pesawat, tanpa memperoleh perintah dari atasannya.

Baca Juga  TNI Dapat Tambahan Dana dari APBN Lebih dari Rp 5 Triliun

Tidak ada prajurit yang salah, kecuali mereka menerima perintah yang salah. Masyarakat mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini akan tetapi proses pemberantasan korupsi itu sendiri hendaknya dapat berjalan konsisten dengan mengacu kepada aturan, undang-undang, ketentuan dan standar baku dari tugas-tugas para penyelenggara negara.

Salah satu kelemahan menonjol yang selama ini berlangsung adalah agak tidak jelasnya tentang siapa melakukan apa dan institusi apa melakukan apa dan bertanggung jawab tentang apa.

Tugas pokok dan fungsi dari seorang pejabat dan instansi yang dipimpinnya, seyogianya dapat bersinergi untuk bersama-sama berjalan menuju tujuan yang sama yang telah direncanakan.

Dengan demikian tidak akan terjadi masalah yang tumpang tindih, sementara ada masalah lainnya yang tidak dikerjakan samasekali.

Pada realitanya ambisi seseorang memang kerap menjadi salah satu unsur yang akan menimbulkan kehebohan di mana-mana. Ambisi kerap membawa seseorang tanpa disadari keluar dari rel nya.

Maya Angelou, jurnalis dan juga seorang budayawan kondang yang nama aslinya Marguerite Annie Johnson pernah menegaskan tentang ambisi yang diutarakannya sebagai berikut :

“The desire to reach for the stars is ambitious. The desire to reach hearts is wise.”

(sumber: Kompas.com)