SHARE

Tak ada kegaduhan politik pasca terkuaknya dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri. Setelah hampir dua pekan pasca disebutkannya puluhan nama tokoh yang diduga terlibat menerima aliran dana dari proyek milik kementerian dalam negeri itu, situsasi politik tanah air relatif aman.

 Tak ada chaos politik. Semua terkendali. Aman. Semua aspek kehidupan berjalan sesuai iramanya masing-masing. Sangat kondusif.  Semua berjalan sesuai aturannya. Demikian juga dengan proses hukum yang menyertai kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP milik Kemendagri itu. PN Tipikor Jakarta sudah dua kali menyidangkan kasus ini. Tim jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja keras untuk menjerat para tersangka kasus ini.
Upaya KPK untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP ini tentunya menjadi sorotan banyak pihak. Perhatian besar atas adanya dugaan korupsi pada proyek e-KTP ini juga diberikan oleh Aburizal Bakrie, ketua dewan pembina Partai Golkar. ARB terus mencermati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan.
Adanya tuduhan bahwa Partai Golkar menerima Rp 150 miliar dana proyek e-KTP Kemendagri membuat ARB prihatin. Namun, ARB tidak percaya partainya menerima aliran dana dari pengadaan KTP elektronik tersebut.
Dalam pertemuannya dengan Nurdin Halid, ketua harian Partai Golkar, ARB berpesan agar seluruh kader menjaga martabat dan harmonisasi kelangsungan partai. “Pak Ical berpesan kepada saya agar kita semua menjaga partai, menjaga martabat partai. Kasus e-KTP ini jangan sampai membuat partai hancur,” ujar Nurdin Halid, kemarin.
nh2
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie (kiri), bersama Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar, tetap solid di tengah kemelut e-KTP.
ARB juga meminta agar seluruh pengurus Golkar memantau dengan seksama proses hukum yang tengah berjalan. Jangan sampai proses hukum malah merugikan partai. Nurdin Halid, yang akrab disapa NH, mengisyaratkan bahwa sejak kasus e-KTP meledak ada sebagian kecil faksi di dalam Golkar yang berupaya mengganggu soliditas partai. Namun, ia menyebut manuver-manuver oleh sebagian kecil faksi di Golkar itu tidak signifikan.
“Ya, ada sebagian kecil yang memang bermanuver, tapi itu biasa saja. Tidak ada yang serius,” ujarnya. NH enggan menyebut faksi mana saja yang mulai mempertanyakan kepengurusan Setya Novanto menyusul dugaan keterlibatannya dalam kasus e-KTP.
NH menjamin bahwa pengurus Partai Golkar solid mendukung dan mempertahanakan Setya Novanto. Ia pun akan pasang badan jika ada kader-kader Golkar yang sengaja memanfaatkan situasi.
“Saya sebagai Ketua Harian akan pasang badan untuk Pak Ketum karena memang tidak terlibat. Kalau ada gangguan, saya yang akan hadapi,” NH menegaskan.
Baca Juga  Ini Balas Dendam KPK Atas Rencana Revisi UU KPK: Cekal Setya Novanto