SHARE

Jakarta – Kalah dalam voting di pengesahan UU Pemilu, PKS tidak patah arang. Walau tidak dapat menuntut UU itu, PKS mensupport bila ada pihak yang juga akan menuntut.

” Itu yaitu hak warga serta pasti kami mempersilakan, itu yaitu hak mereka. Kami dukung. Itu yaitu hak mereka, itu dapat dikerjakan karna memanglah menurut kami permasalahannya tidak sederhana sebatas (presidential threshold) 20 % atau berapakah, itu berkaitan dengan konstitusional kah atau tidak, ” tutur Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Jumat (21/7/2017).

Fraksi PKS lakukan walk out dengan PAN, Gerindra, serta Demokrat dalam voting UU Pemilu, Kamis (21/7) tempo hari malam. Hidayat menyebutkan presidential threshold 20-25 % menyalahi konstitusi.

” Namun berkaitan dengan presidential threshold, karna ada ketentuan MK paling baru berkaitan dengan pembersamaan pada Pileg serta Pilpres serta UUD Pasal 6 ayat 2 itu tegas mengatakan kalau Capres serta Cawapres itu dicalonkan oleh paduan partai politik peserta pemilu, ” katanya.

Hidayat menerangkan argumen parpolnya walk out dalam paripurna tempo hari malam. Menurut dia, PKS tidak ingin ikut serta mengambil keputusan hal yang tidak mematuhi konstitusi.

” Bila untuk yang beda yang lain kami siap voting, namun untuk presidential threshold kami tidak voting karenanya berkaitan dengan konstitusional, tidak konstitusional. Pasti itu bukanlah masalah voting, namun masalahnya yaitu pada UUD, ” tutup Wakil Ketua MPR ini.

Baca Juga  Kami Ingin Jadikan Jakarta Seperti Istanbul Ungkap Presiden PKS