SHARE

Presiden Joko Widodo telah miliki ” ticket ” untuk kembali mencalonkan diri dalam Pemilu Presiden 2019 yang akan datang.

Ticket itu datang dari tiga partai politik yang telah dengan resmi mendeklarasikan support ke Jokowi untuk menuju periode ke-2.

Partai Persatuan Pembangunan dengan resmi menginformasikan supportnya dalam Musyawarah Kerja Nasional di Ancol, Jakarta, Jumat (21/7/2017) siang hari ini.

Pengumuman di sampaikan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di hadapan Jokowi yang ada dalam komunitas itu.

Pada akhir th. lantas, Partai Hanura juga telah setuju untuk mensupport Jokowi di pilpres 2019. Ketentuan ini di ambil dalam Musyawarah Nasional Luar Umum Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Sebelumnya menyerahkan tampuk kepemimpinan Partai Hanura pada Oesman Sapta Oedang, Wiranto lebih dahulu meyakinkan kalau partainya juga akan mensupport kembali pencapresan Jokowi.

Tetapi, partai yang pertama kalinya menginformasikan support pada Jokowi supaya kembali maju jadi capres yaitu Partai Golkar.

Partai yang mensupport Prabowo pada Pilpres 2014 ini, perlahan-lahan merubah haluan mensupport pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Sesudah perubahan kepemimpinan dari Aburizal Bakrie ke Setya Novanto, Golkar makin setia ke pemerintah. Puncaknya, deklarasi Jokowi jadi capres 2019 diumumkan pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar 2016.

Penuhi prasyarat

Partai pendukung pemerintah beda, yaitu PDI-P, Nasdem, PAN, serta PKB, selama ini masih tetap bungkam masalah calon yang juga akan mereka angkat pada Pemilu 2019. Tetapi, kemampuan tiga parpol saja telah cukup untuk Jokowi untuk jadi capres sekali lagi.

Hal semacam ini dapat di pastikan sesudah Rancangan Undang-Undang Penentuan Umum resmi disahkan jadi UU oleh pemerintah serta DPR, Jumat (21/7/2017) awal hari.

UU itu mengatur kalau parpol yang akan mengusung pasangan capres serta cawapres mesti mengantongi 20 % kursi di DPR atau 25 % nada sah nasional.

Karna pemilu legislatif serta pemilu presiden di gelar serentak, jadi angka yang dipakai jadi ambang batas yaitu yang dicapai pada 2014 kemarin.

Ketetapan ini memetik kontroversi serta banyak yang telah punya niat memajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Tetapi, bila ketetapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ini tidak dibatalkan oleh MK, jadi pencalonan Jokowi juga akan jalan mulus.

Bila dipadukan, kursi Golkar (91) ditambah kursi PPP (39) serta Hanura (16), totalnya sejumlah 146 kursi. Bila dipersentase dengan jumlah semua kursi di DPR yaitu 560, jadi hasilkan angka 26 %. Angka ini lebih dari ketetapan minimum sebesar 20 %.

Jika memakai cara nada sah nasional, akhirnya tetaplah sama. Nada Golkar (14, 75 %) ditambah PPP (6, 53 %) serta Hanura (5, 25 %) hasilkan angka 26, 54 %. Angka ini lebih sedikit dari angka minimal sebesar 25 %.

Jokowi malas menjawab

Tetapi, sampai sekarang ini belum juga betul-betul ada pernyataan dari Jokowi yang menyatakan kalau ia juga akan kembali maju dalam pilpres 2019.

Waktu bertandang ke tempat tinggal Prabowo pada Oktober 2016 lantas, Jokowi mengatakan mungkin saja ia juga akan kembali berkompetisi dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu dalam Pilpres 2019.

” Mungkin saja 2019 mungkin ada persaingan sekali lagi. Tetapi, kemudian, bahu-membahu sekali lagi, ” tutur Jokowi.

Meskipun demikian, dalam acara ” Rosi ” di Kompas TV pada Mei 2017 lantas, Jokowi malas menjawab pertanyaan masalah peluang dianya maju pada Pilpres 2019.

Jokowi mengakui tengah konsentrasi mengontrol pekerjaan beberapa menteri sekalian mengecek kwalitas program.

” Saat ini kita baru konsentrasi pada pekerjaan, (konsentrasi) pada kerja serta pekerjaan yang didapatkan rakyat pada kita, ” kata Jokowi.

Jadi, cuma saat yang bisa menjawab, kapan waktu yang pas untuk Jokowi memakai ” ticket ” Pilpres 2019.