SHARE
KPK saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II di gedung DPR, selalu ketakutan terhadap hak angket.

Hak angket dari Komisi III DPR untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus) KPK terus bergulir.

Setelah disetujui oleh Komisi III, usulan hak angket sudah diajukan ke Bamus DPR.

Sekarang, tinggal menunggu persetujuan Rapat Paripurna DPR yang akan didakan secepat mungkin, sebelum masa reses.

Pimpinan DPR sendiri sangat memahami rencana pengguliran hak angket tersebut.

Karenanya, pimpinan DPR tidak akan mempersoalkan pengajuan hak angket yang telah menjadi keputusan dari Komisi III DPR RI.

“Saya kira ini kan domainnya di komisi III tentu pimpinan itu meneruskan apa yang jadi pembicaraan di Komisi (III DPR). Kalau memang Komisi berharap ada itu (hak angket) ya kita akan proses sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata Fadli Zon.

zon
Fadli Zon

Fadli sendiri belum mendalami materi yang akan dimintai penyelidikan atau hak angket kepada KPK.

Terkait fraksi Gerindra yang juga ikut mendukung usulan hak angket, Fadli menilai hak angket adalah salah satu hak DPR dalam fungsi pengawasan.

Menurutnya, pasti ada alasan Komisi III DPR sampai pada keputusan untuk mengajukan hak angket kepada KPK.

“Itu kan kawan-kawasan di Komisi III menggunakan hak mereka untuk melakukan suatu penyelidikan. Selain hak bertanya, saya kira nggak ada masalah. Jadi kalau hak angket harus dilihat biasa-biasa saja, malah aneh kalau satu periode nggak ada hak angket, nggak ada hak bertanya. Nggak ada hak menyatakan pendapat,” kata Fadli.

hermanto
Agus Hermanto

Hal sama diungkapkan Wakil Ketua DPR lainnya, Agus Hermanto menilai pengajuan hak angket asalkan memenuhi persyaratan yakni minimal 25 anggota dari dua fraksi sah-sah saja dilakukan.

Jika hal tersebut terpenuhi, maka pimpinan akan mengagendakan dan membacakan kepada seluruh anggota Dewan untuk dimintai persetujuan.

Baca Juga  Soal Amnesti Din Minimi dkk, Pemerintah Diminta Tegas

“Apakah hak yang dilakukan dari sebagian anggota Dewan tadi bisa disetujui oleh seluruh anggota dewan sehingga ini prosesnya seperti itu, untuk hak hak yang lebih khusus tentunya yang menyampaikan ada yang berkenaan dengan itu sendiri. Ini biarlah berjalan dengan sesuai proses dalam UU yang ada,” kata Agus.