SHARE

Jakarta – Kajian RUU Penyelenggaraan Pemilu masih tetap ada pada jalan buntu karna belumlah ada perjanjian pada pemerintah serta DPR untuk beberapa gosip krusial. Karna perbincangan tidak juga berkesudahan, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengimbau supaya Presiden Joko Widodo serta Mahkamah Konstitusi dilibatkan dalam rapat konsultasi.

DPR memanglah mempunyai gagasan untuk lakukan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi berkaitan RUU Pemilu, terutama masalah presidential threshold (ambang batas capres). MK menurut dia dapat disuruh input serta keterangan atas putusan mereka berkaitan proses pemilu presiden serta pemilu legislatif yang dikerjakan serentak.

” Pilres serta pileg serentak itu kan ketentuan MK. Tak ada dalam undang-undang mengenai proses pilpres serta pileg serentak, ” ungkap Taufik pada wartawan, Selasa (11/7/2017).

Dengan dilibatkan di rapat konsultasi, MK menurut Taufik dapat memberi input berkaitan basic serta pertimbangan proses pileg serta pilpres serentak. Pasalnya sekarang ini banyak ketidaksamaan tafsir pada pemerintah serta DPR. Bahkan juga fraksi-fraksi di DPR juga tidak setuju satu nada.

” Saat ini inikan ada ketidaksamaan tafsir pada pemerintah, ataupun di internal DPR, ” kata politikus PAN itu.

” Maka dari itu agar tidak berpanjang lebar, sertakan MK untuk memberi keterangan. Agar MK memberi deskripsi seperti apa tehnis turunan putusan mereka atas pilpres serta pileg serentak, ” tambah Taufik.

Taufik mengharapkan masalah revisi UU Pemilu dapat selekasnya dikerjakan. Dia cemas jika deadlock di RUU Pemilu berlarut-larut, itu jadi juga akan mengganggu bagian pemilu yang juga akan jalan.

” Saya cuma dapat menyarankan cobalah dikerjakan rapat konsultasi yang telah di sampaikan pimpinan DPR RI ke Presiden. Ditambah, kami mengharapkan pemerintah juga lakukan rapat dengan MK, ” sebut dia.

Baca Juga  Rapat Paripurna DPR Sahkan UU Pemilu dengan PT 20 Persen

Pemerintah masih tetap bersikukuh memohon ambang batas presiden di angka 20-25 %. Hasrat pemerintah di dukung oleh PDIP, Golkar, serta NasDem. Sebagian fraksi beda juga mulai memohon jalan tengah di angka 10-15 % walau pemerintah bergeming. Sesaat Partai Demokrat masih tetap memohon ambang batas capres dihapuskan.

” Bila cuma bergelut di situ selalu jadi mesti ada pandangan baru dari pihak yang dahulu memberi ketentuan pemilu dengan serentak dalam hal semacam ini MK. Bila umpamanya pemerintah masih tetap keukeuh 20 % serta DPR terbelah dua kan tidak ketemu. Sedang empat point beda jadi satu diantara sisi kesempurnaan revisi UU Pemilu, ” tutur Taufik.

Seperti di ketahui, pengambilan ketentuan beberapa gosip krusial di RUU Pemilu kembali dipending jadi Kamis (13/7) yang akan datang karna belumlah ada kata setuju pada pemerintah serta DPR. Bahkan juga pemerintah kembali mengungkap supaya kembali pada UU lama walau DPR mengesankan tidak sepakat.

Ada juga, gosip krusial RUU Pemilu yang belum juga di ambil ketentuan yaitu :
1. Pengaturan dapil DPR
2. System Pemilu
3. Cara konversi suara
4. Ambang batas capres (presidential threshold)
5. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold)