SHARE

Agus Rahardjo sudah lama dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri ini. Ia disebut-sebut mememiliki kepentingan sejak permasalahan e-KTP mulai bergulir ke publik, khususnya dalam kapasitasnya sebagai  Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Kemendagri, jabatan yang diembannya sebelum melamar menjadi calon pimpinan KPK.

Namun Agus Rahardjo terus berkelit. Ia juga membantah telah melakukan intervensi kepada penyidik KPK.

Dugaan keterlibatan Agus Rahardjo dalam kasus e-KTP ini sudah diketahui oleh pimpinan KPK lainnya.

Hal itu tercermin dari beberapa pernyataan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dan tiga anggota KPK, Alexander Marwata, Laode M.Syarief, dan Saut Situmorang, sebagaimana tertera dari dokumen yang diperoleh Nasionalisme.net

Pada 26 Oktober 2016, Basaria Panjaitan menyatakan, KPK membuka peluang pemeriksaan terhadap Ketua KPK Agus Rahadjo dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri.

Dalam sebuah penyidikan siapa pun bisa diperiksa, tegas Basaria.

pimpin
Pimpinan KPK 2015-2019, dari kakan ke kiri: Agus Rahardjo, Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, Laode M.Syarief dan Saut Situmorang

“Pada prinsipnya di dalam penyidikan kami tidak mengenal siapa pun. Kalau menurut penyidik keterangan yang bersangkutan diperlukan, maka mau tidak mau ia harus diperiksa,” ujar Basaria, perempuan pertama yang menjadi komisioner KPK.

Bahkan, Basaria berujar, hal itu juga berlaku kepada dirinya sendiri. “Termasuk saya pun harus siap untuk itu. Jadi tidak mengenal siapa pun,” kata purnawirawan Polri berpangkat Inspektur Jenderal ini.

Pada 12 November 2016, Alexander Marwata menyatakan, “Semua pimpinan KPK harus berpartisipasi untuk mendukung penyidikan kasus e-KTP. Kalau dalam perkembangan penyidikan kasus e-KTP ini ada pimpinan KPK yang harus diperiksa, saya kira itu tidak menjadi masalah.”

Di 14 Januari 2017, Laode M.Syarief menjelaskan, “Penyidikan kasus e-KTP masih terus dilakulan, kemungkinan besar segera akan kami limpahkan ke persidangan. Sudah lebih dari 300 orang dimintai keterangannya, tetapi belum ada permintaan dari penyidik untuk memeriksa Ketua KPK.”

Baca Juga  Dewan Pembina & Dewan Pakar Solid Dukung Setya Novanto, Juga untuk Ajukan Praperadilan

Terakhir, pada 17 Maret, ketika kasus e-KTP sudah dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta, Saut Situmorang mengatakan bahwa siapapun pihak yang diduga berkaitan atau mengetahui terjadinya kasus korupsi harus diperiksa. Hal itu untuk mempermudah dalam proses penyidikan.

Termasuk memeriksa Ketua KPK, Agus Rahardjo.

“Apabila penyidik dalam mengungkap kasus tersenut memerlukan keterangan dari Agus, maka dia harus legowo memberikan keterangannya. Hal ini untuk membuktikan bahwa Ketua KPK memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi,” tegas Saut Situmorang kala itu.