SHARE

Jakarta – Gerindra, yang walk out dari sidang paripurna RUU Pemilu, merencanakan menuntut UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Fraksi PKB melihat langkah itu tidak pas.

” Mereka tidak mempunyai legal standing untuk memajukan review. Mereka kan pihak-pihak yang mengulas undang-undang, ” kata Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Menurut Ida, yang lebih pas memajukan tuntutan UU Pemilu adalah orang-orang. Juga akan aneh bila pembuat undang-undang menuntut product yang dilahirkan mereka sendiri.

” Yang semestinya memajukan, tuch, pihak dari orang-orang yang berasumsi undang-undang inkonstitusional, dapat memajukan ke MK. Namun, mereka yang WO tidak mempunyai legal standing lakukan itu, ” tegas Ida.

Ida melihat, bila orang-orang yang lakukan tuntutan, mereka miliki tempat hukum yang pasti.

” Masalah apakah UU ini konstitusional ini atau tidak, ada mekanisme JR yang dapat dikerjakan orang-orang yang mempunyai legal standing, ” sebut Ida.

Baca Juga  JK Minta Musyawarah Harus Diutamakan