SHARE

JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera mensupport penuh pihak-pihak yang juga akan menguji materi pasal Undang-undang Pemilu berkaitan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang baru disahkan DPR serta Pemerintah pada Jumat (21/7) awal hari barusan.

Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, PKS serta tiga fraksi beda yang menampik voting point presidential serta pilih walk out dari rapat paripurna tidak mempunyai kedudukan hukum untuk memajukan uji materi pasal itu. Sebab, partai lewat anggota DPR memperjuangkan berbentuk pengaturan UU.

” Domain kami di DPR, bila di MK itu domainnya yaitu untuk partai politik yg tidak miliki wakil di DPR, untuk pakar, untuk LSM atau untuk orang-orang yang dirugikan serta menginginkan menegakan konstitusi dengan yudisial review, kami mensupport itu, ” tutur Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (21/7).

Sebab menurut dia, masalah ambang batas pencalonan presiden itu bukanlah pada berapakah banyak besarannya namun menyangkut konstitusional atau tidak. Hal semacam ini juga yang membuat fraksinya bersikukuh ambang batas presiden ditiadakan atau 0 % mengingat Pemilu serentak 2019 serta tidak dapat merujuk pada Pemilu 2014 kemarin.

Karena itu, Hidayat menilainya tumpuan keinginan saat ini ada di Mahkamah Konstitusi jadi penegak konstitusi. ” Saat ini bola ada dipublik serta bola berada di Mahkamah Konstitusi, kami juga akan mendoakan, mensupport supaya benar betul persoalan ini dikerjakan dengan konstitusional, hingga kelak pilpres itu benar betul juga akan jadi pilpres konstitusional janganlah kelak pilpresnya lalu punya masalah dari sisi konstitusi, ” tutur Hidayat.

Menurut dia juga, bila pasal itu diujimaterikan ke MK akan tidak membuat bagian pemilu terhalang. Sebab, seperti terlebih dulu juga MK sudah memiliki pengalaman dalam memutus tuntutan-gugatan yang dinilai prioritas.

Baca Juga  Gerindra dan PKS, Tolak Hak Angket Semata Demi Pencitraan

Lagipula, bagian awal Pemilu yang juga akan diawali Oktober 2017 yang akan datang juga belum juga bergesekan dengan presidential threshold. ” Problem presidential threshold akan tidak menghalangi, cuma berkaitan dengan kelak partai politik lalu menjangkau 20 % kursi nada, mereka memajukan usai waktu itu juga, ” ungkap Wakil Ketua MPR itu.

Undang-undang mengenai Penyelenggaraan Pemilu barusan disahkan oleh DPR serta Pemerintah lewat rapat paripurna pada Jumat (21/7) awal hari. Rapat paripurna terlebih dulu memutus lima gosip krusial yang ada pada RUU Pemilu yaitu berkaitan ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, system pemilu, cara konversi nada serta alokasi kursi per dapil.

Ketentuan rapat paripurna jatuh pada pilihan A yang di dukung oleh enam fraksi diantaranya PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Hanura, PPP serta PPP dengan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 % ambang batas parlemen empat, system pemilu terbuka, cara konversi nada sainta lague murni serta alokasi kursi per dapil 3-10.