SHARE
Masinton Pasaribu, politisi PDIP setuju pembentukan Densus Tipikor.

Inkonsistensi sebagaian anggota DPR RI yang mengusulkan hak angket kemudian mencabutnya, menjadi pertanyaan bagi Masinton Pasaribu. Anggota Komisi III DPR RI ini mengaku geram karena maksud mereka memperbaiki KPK seperti yang pernah diusulkan tidak didukung sepenuhnya oleh fraksi-fraksi di DPR RI.

Beruntung akhirnya, usulan hak angket tersebut disetujui dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Namun kekecewaan pantas muncul dari Masinton yang merasa suasana politik kemunafikan sangat terasa di DPR.

“Saya menangkap suasana rapat paripurna seperti penuh dengan politik kemunafikan. Ini menurut saya harus dihentikan,” ujar Masinton di ruang rapat paripurna, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2017). Sebelum menjadi anggota DPR, sebenarnya Masinton sudah merasakan hal itu. Namun kini, setelah menjadi anggota DPR ia merasakannya secara langsung.

Politisi PDI Perjuangan yang mengusulkan hak angket itu, sejak awal melihat ada proses yang salah dilakukan KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ia merasa heran kala rekan-rekannya di Komisi III justru balik badan untuk tak mendukung hak angket pada saat diperlukan.

“Sebelumnya, semua rekan-rekan anggota DPR komisi III setuju tapi saya tidak tahu kemudian berbalik badan. Ada apa ini? Saya menyampaikan dalam konteks keyakinan saya ada yang harus digali dan didalami,” ucap Masinton.

Masinton merasa komisi antirasuah itu perlu dibenahi. Ia pun kembali menegaskan jika dirinya dan PDIP tak ingin melemahkan KPK. Ia merasa rekan-rekannya tak konsisten dengan keputusan politik yang diambil.

“Kini justru teman-teman yang kemarin getol usulkan hak angket malah mundur. Jujur, saya sudah bosan dengan politik kemunafikan ini, politik tidak jujur. Jangan bohongi rakyat, politik itu harus konsisten, saya ambil sikap harus ada hak angket meski saya tahu risikonya tapi saya tahu dampaknya akan lebih baik untuk KPK,” ucap Masinton.

Baca Juga  Andai Rekomendasi Agus Rahardjo Dipenuhi, Mungkin Tak Ada Korupsi e-KTP

Ibarat obat, meski terasa pahit bagi KPK saat ini, namun hak angket ini nanti akan menyehatkan KPK.