SHARE

Dalam politik yang bersalah bisa diputus tidak bersalah, sementara yang benar bisa diputus salah.Tergantung pada kepentingan politik dan semua aktornya. Keputusan politik tidak bisa disamakan dengan hukum. Hal ini tegas diterangkan oleh Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf.

Keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), lebih mempertimbangkan sisi politiknya. Sehingga tentunya keputusan MKD sangat tergantung pada kepentingan politik dan aktor-aktornya. Apalagi hakim-hakim di MKD adalah wakil rakyat yang dipilih oleh konstituennya dan menjadi anggota partai politik. Latar belakang mereka sangat berwarna dan membuat mereka sangat sulit menghindarkan diri dari kepentingan partai politiknya.

Setya Novanto, yang kini tengah diadili karena kasus etik yang diadukan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said, telah menjadi korban akibat politisasi MKD yang sudah kebablasan. Eksekutif telah semena-mena  saat mengadukan tindakan ketua lembaga legislatif. Hal ini mengerikan karena telah terjadi pengadilan politis, dibandingkan proses pencarian keadilan.  Apalagi sidang MKD yang seharusnya dilakukan secara tertutup, kemudian dilakukan secara terbuka, sehingga pihak terlapor terus dipojokkan. Bahkan pengadilan lewat media, seperti yang dilakukan Metro TV, sudah terlebih dahulu memvonis Setya Novanto telah bersalah.

Sudah banyak contoh dimana keputusan pengadilan politis, telah membuat kekacauan di pangung politik. Ada dua contoh ekstrem keputusan parlemen, satu terkait Bill Clinton dan satu lagi terkait Gus Dur. Dalam kasus Clinton, terbukti bahwa ada perbuatan asusila yang dilakukan Presiden AS itu dan dia pun bersumpah palsu untuk menguatkan kebohongannya saat itu. Namun oleh sidang senat AS, Clinton diputuskan tidak bersalah. Ini yang saya maksud keputusan parlemen itu politis, bisa saja dibalik itu ada pertimbangan bahwa kalau diputuskan untuk diimpeachtment maka dampak politiknya sangat besar. Harga yang harus dibayarkan lebih mahal ketimbang sekedar mengimpeacht,” tutur Asep.

Hal itu bertolak belakang dengan kasus Gus Dur. Meski tidak pernah dibuktikan Gus Dur bersalah, namun keputusan politik saat itu tetap melengserekan Gus Dur. ”Gus Dur itu tidak pernah  terbukti bersalah, tapi toh dia dilengserkan. Hal ini sekali lagi adalah keputusan politik. Dalam politik yang bersalah bisa diputus tidak bersalah, sementara yang benar bisa diputus salah.Tergantung pada kepentingan politik dan semua aktornya. Keputusan politik tidak bisa disamakan dengan hukum,” kata Asep.

MKD kini diminta untuk proporsional dalam mengambil keputusan. Jangan sampai opini publik mempengarahui keputusannya, terlebih jika opini itu dikembangkan oleh penguasa atau pemerintah. ”Jangan seperti kasus serangan AS terhadap rezim Sadam Husein di Irak itu terjadi di Indonesia. Karena opini yang menyesatkan terhadap adanya senjata pemusnah massal di Irak, justru melegalkan AS untuk menyerang negara berdaulat seperti Irak. Terbukti belakangan tidak ada senjata pemusnah massal itu dan terbukti pasca serangan terhadap Irak kondisi Irak justru menjadi tidak aman karena munculnya ISIS,” tegasnya.

Oleh karena itu kalau memang pemerintah mau membenahi korupsi partai politik, maka yang harus dibenahi adalah partai politiknya. “Sekarang tinggal Jokowi berani tidak membenahi partai politik? Tidak usah semua partai politik, PDIP saja yang menjadi partainya pendukung. Bagaimana dia mau membenahi semua parpol kalau dia tidak mampu membenahi partainya sendiri dan bagaimana Jokowi  bisa memenahi PDIP, kalau dirinya sendiri masih dianggap sebagai petugas partai dan menjadi bawahan Megawati,” ujar Asep.

Mengapa? Menurut Asep, jika partai politik tidak dibenahi, maka proses penegakan hukum hanya akan dijadikan permainan politik. “Maka yang akan disikat nantinya hanya lawan-lawan politiknya, sementara koalisi partai pendukungnya aman-aman saja. Sehingga orang-orang yang dekat dengan Jokowi bisa mendapatkan semua proyek, sedangkan lawan politiknya hanya akan dianggap mencatut, memeras dan lain-lain,” katanya.

Itulah menurut Asep, yang terjadi selama ini. “Sayangnya orang-orang yang berbicara baik LSM, pengamat dan bahkan politisi sendiri hanya menyoal Setya Novanto, seakan persoalan bangsa ini hanyalah seorang Setya Novanto. Semua seperti sepakat berpikir bahwa dengan menghabisi Setya Novanto persoalan Freeport akan selesai,” pungkasnya kecewa.