SHARE

polri-tak-bisa-usut-kasus-catut-nama-jokowi-ini-alasannya-3c3

JAKARTA – Polri tidak bisa mengambil inisiatif mengusut kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berpendapat, kasus itu bisa dianggap pencemaran nama baik jika Presiden dan Wakil Presiden merasa dirugikan. (Baca juga: Soal Rekaman Lobi Freeport, Kapolri Ingin MKD Bekerja Dahulu)

Menurut dia, pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Polri, kata dia, tidak bisa berinisiatif mengusut kasus pencatutan tersebut.

“Makanya itu mau kenakan laporan yang mana. Kalau itu sudah ada kerugian-kerugian misalnya dari PT Freeport itu bisa masuk ranah penipuan, tapi apakah Freeport merasa dirugikan atau tidak‎,” ujar Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/11/2015).

Dia berpendapat, kasus yang muncul atas laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan itu bisa saja masuk ranah korupsi jika ternyata ada transaksi tertentu.

“itu bisa saja ranah korupsi. Tapi kasus korupsi kan bukan polisi saja yang tangani, bisa saja Kejaksaan Agung, KPK atau sama-sama,” tuturnya. (Baca juga: Alasan Sudirman Tak Bawa Kasus Catut Nama Jokowi ke Polisi)

Dia menjelaskan Presiden juga tidak termasuk dalam simbol negara. “Simbol-simbol negara itu kan sudah ada undang-undangnya. Ada Garuda Pancasila, Indonesia raya, bendera merah putih,” katanya. ‎