SHARE

FREEPORT sudah berkuasa di Indonesia hampir setengah abad. Kuku-kuku tajam perusahaan tambang terbesar di dunia asal Amerika Serikat itu telah mencengkeram begitu dalam Timika. Akhirnya, bukan hanya Papua yang tak berdaya, akan tetapi juga Indonesia.

Sebagai sebuah entitas bisnis raksasa tentu saja Freeport melakukan apa yang biasanya dilakukan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Yakni, upaya penekanan kepada pemerintah selaku pembuat regulasi. Tangan-tangan kekuasaan mereka menjangkau sampai ke pusat sebagai jaminan untuk keberhasilan pemaksaan yang mereka lakukan.

Dalam 48 tahun keberadaannya di bumi Papua Freeport telah beberapa kali melakukan perpanjangan kontrak karya. Terhitung sejak 1967 telah dilakukan beberapa kali perpanjangan. Kontrak karya terakhir baru akan tuntas tahun 2021. Freeport sudah mengajukan opsi untuk perpanjangan kembali hingga 2041.

Pembahasan perpanjangan kontrak karya menuju 2041 mestinya baru bisa dilakukan tahun 2019, atau dua tahun sebelum masa kontrak 2021 tuntas. Namun, Freeport sudah mengajukan permintaan agar perpanjangan kontrak bisa dilakukan jauh sebelumnya. Dalam hal ini mereka sudah merepotkan jajaran kementerian ESDM, terutama dirjen yang langsung terkait dengan teknis.

Upaya pembahasan perpanjangan kontrak sebelum 2019 berarti menabrak aturan atau perundang-undangan. Ini juga yang membuat kementerian ESDM harus membuat amandemen atau perubahan dari aturan terkait. Tak jarang terjadi benturan antara dirjen dengan menterinya, dalam hal ini Sudirman Said.

Contoh menarik tentang disinkronisasi itu terjadi di dirjen mineral dan batubara. Bambang Gatot Aryono, dirjen mineral dan batubara kementerian ESDM, menegur Presdir Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin secara tertulis pada 31 Agustus 2015. Bambang Gatot Aryono menyebut Freeport tidak serius untuk mengikuti tatakelola baru tentang batubara yang diimplementasikan melalui Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Maroef Syamsuddin berdalih bahwa UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba tersebut tidak berlaku untuk kontrak karya Freeport. Menurut Maroef Syamsuddin, kontrak karya Freeport Indonesia disusun dan disetujui berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan umum.

Karena itulah Maroef Syamsuddin mengabaikan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Berbeda dengan Bambang Gatot Aryono, menteri Sudirman Said justru lebih mengutamakan kepentingan Freeport. Menteri sering menyanjung para petinggi Freeport dalam setiap rapat internal ESDM. Tak mengherankan jika Sudirman Said bisa langsung membalas surat dari James R.Moffet, Chairman of the Board Freeport McMoran Inc.

Surat dari Jim Bob pada 7 Oktober 2015 yang diterima Sudirman Said siang hari, langsung dibalas sore itu juga. Ini sangat diluar kelaziman. Ada empat poin penting yang disampaikan Sudirman Said.

1. Sambil melanjutkan proses penyelesaian aspek legal dan regulasi, pada dasarnya PT Freeport Indonesia dapat terus melanjutkan kegiatan operasinya sesuai dengan kontrak karya hingga 30 Desember 2021.

2. Pemerintah telah menerima permohonan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia melalui surat tertanggal 9 Juli 2015, sebagaimana kami sampaikan melalui surat tanggapan nomor 6665/05/MEM/2015 tanggal 11 September 2015.

3. Pemerintah Indonesia akan menyelesaikan penataan ulang regulasi bidang mineral dan batubara agar lebih sesuai dengan semangat menarik investasi bidang sumber daya alam di Indonesia. PT Freeport Indonesia dapat segera mengajukan permohonan perpanjangan operasi pertambangan, setelah diimplementasikannya penataan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dipahami bahwa persetujuan atas permohonan tersebut nantinya akan memberikan kepastian dalam aspek keuangan dan hukum yang sejalan dengan isi kontrak yang saat ini berlaku.

4. Dapat ditegaskan bahwa terkait permohonan perpanjangan kontrak PTFI, kami memahami bahwa Pemerintah Indonesia dan PTFI telah berdiskusi dan menyepakati seluruh aspek dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama yang ditandatangani pada 25 Juli 2014.

Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan investasi asing di Indonesia, namun karena perlunya penyesuaian peraturan yang berlaku di Indonesia maka persetujuan perpanjangan kontrak PTFI akan diberikan segera setelah hasil penataan peraturan dan perundangan di bidang mineral dan batubara diimplementasikan.

Sebagai konsekuensi atas persetujuan tersebut, PTFI berkomitmen untuk menginvestasikan dana sebesar tambahan 18 miliar Dollar Amerika untuk kegiatan operasi PTFI selanjutnya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Sudirman Said.

Karena surat ini Sudirman Said sempat jadi bulan-bulanan media.

1 COMMENT

Comments are closed.