SHARE

Jakarta – Sekjen PPP Arsul Sani memaparkan hasil pertemuan antar-sekjen parpol untuk mengulas beberapa perjanjian RUU Pemilu. Parpol pendukung pemerintahan disebutnya setuju masalah presidential threshold (PT) 20 %.

” Bila tentang fraksi-fraksi dari partai koalisi pendukung pemerintahan juga telah ada perjanjian, termasuk juga masalah presidential threshold 20 %, ” ucap Arsul lewat pesan singkat, Rabu (12/7/2017).

Dalam pertemuan juga disetujui pengambilan ketentuan memprioritaskan musyawarah. Pertemuan di hadiri oleh 6 parpol koalisi pemerintahan (PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, serta Hanura). Lalu, ke mana PAN?

” Saya tidak paham, namun tidak ada tidak bermakna tak ada komunikasi. Mungkin saja karna jadwalnya dadakan saja, ” papar Arsul.

Saat ini parpol pendukung pemerintahan tinggal berusaha memberikan keyakinan Partai Demokrat serta Gerindra agar setuju dengan angka PT 20 %. PKS, kata Arsul, telah mulai sejak awal saran PT 20 %.

” Gerindra serta PD akan diyakinkan kalau dari pengalaman Pilpres waktu lalu dengan PT 20 % saja presiden yang baru dilantik saja tidak gampang didukung parlemen, terlebih bila ia mulai dengan persentase yang jauh dibawah itu, ” tuturnya..

Seperti di ketahui, hari ini gagasannya Pansus RUU Pemilu juga akan mengadakan rapat internal untuk menyetujui pandangan mini fraksi masalah beberapa gosip krusial. Baru pada hari Kamis (13/7) perjanjian itu di sampaikan pada pemerintah.

Ada juga lima gosip krusial yang juga akan disetujui yaitu :
1. Pengaturan dapil DPR
2. System Pemilu
3. Cara konversi suara
4. Ambang batas capres (presidential threshold)
5. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold)

Baca Juga  PPP Gelar Mukernas Guna Tentukan Capres di Pemilu 2019