SHARE

Masyarakat kembali dikejutkan dengan kasus penangkapan dua auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena melakukan kongkalingkong dengan pejabat teras di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (Kemendes PDTT). Praktek kolaborasi negatif pemberian status atau opini Wajar Tanpa Pengeculiaan (WTP) dari BPK untuk Kemendes PDTT pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 ini jauh lebih menghebohkan dan secara psikologis juga jauh lebih menimbulkan rasa sakit di masyarakat dibanding kasus e-KTP Kemendagri.

Mengapa demikian? Pertama, karena melibatkan pejabat dari institusi/lembaga pemeriksa pengelolaan keuangan negara satu-satunya, yakni BPK. Ini adalah lembaga superbodi untuk audit keuangan negara, yang pertama dan satu-satunya. Kalau lembaga audit keuangan dari swasta, jangan ditanya lagi, banyak jumlahnya. Auditor negara, hanya BPK.

Gambar di atas menunjukkan penyidik KPK membawa uang yang diambil dari brankas auditor utama BPK, saat jumpa pers antara pimpinan KPK dan BPK. Tampak Ketua KPK Agus Rahardjo dan Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara.

widadi
Apung Widadi

Yang kedua, karena yang diperiksa BPK sangat banyak, yakni 416 kabupaten/kota, 34 provinsi, 88 kementerian dan lembaga, ratusan BUMN/BUMD. Semuanyan diaudit oleh BPK. Subyeknya, ditaksir 3000 Triliun, dari dana APBN dan APBD.

Bayangkan, kalau pemeriksaannya tidak bersih? Jika diibaratkan sapu, bagaimana kalau hasil sapuan orang-orang BPK ini tidak bersih? Masyarakat coba menelaah, bagaimana jika ternyata kongkalingkong dalam pemberian opini/status terkait LKPP tahun 2016 ini tidak hanya terjadi dengan Kemendes PDTT? Secara moral, kasus suap pemberian opini BPK ini jauh lebih berat dibanding kasus e-KTP, yang hanya melibatkan satu kementerian yakni Kemendagri.

kpk100

Masyarakat menilai, hal ini menunjukkan momentum reformasi BPK. Auditor negara satu-satunya ini harus dijaga integritasnya. Dari keterangan Apung Widadi yang Deputi Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), penangkapan dua auditor utama oleh KPK adalah tamparan keras untuk BPK. Menurut dia, ini momentum untuk mereformasi BPK.

Baca Juga  Pimpinan KPK Lainnya Persilahkan Agus Rahardjo Diperiksa

“Ini adalah tamparan keras bagi BPK. Mitos selama ini bahwa ada jual-beli predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) di BPK seolah terpecahkan. Penangkapan ini harus dijadikan momentum reformasi total BPK,” kata Apung Widadi.

Tamparan makin keras, menurut Apung, ketika penangkapan terjadi berselang seminggu setelah BPK memberikan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Momentum reformasi, kata dia, diperlukan lantaran lembaga ini berperan mengaudit sekitar Rp 3.000 triliun uang negara.

penyidikKPK1

Ia menjelaskan terdapat dua reformasiyang harus dilakukan BPK. Pertama, kata dia, reformasi internal dengan memperbaiki sistem integritas internal auditor. Kedua, kata Apung, reformasi dilakukan dengan perombakan pimpinan BPK. “Bagaimana kita akan bersih dari korupsi, kalau auditor yang menentukan kerugian negara justru malah korupsi juga,” kata Apung.

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016. Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan hasil ini adalah pertama kali sejak 2004 atau 12 tahun yang lalu. Menurut dia, pemerintah menyelesaikan suspensi perbedaan realisasi belanja negara, yang dilaporkan kementerian dan lembaga, yang dicatat Bendahara Umum Negara.