SHARE

Sidang praperadilan ketiga gugatan Miryam S Haryani terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (17/5) ini. Tim kuasa hukum dari Miryam S Haryani menghadirkan dua saksi ahli yang dalam kesaksiannya mementahkan dalil dari KPK.

Dua saksi ahli tersebut, yakni Dr. Chairul Huda dan Dr.Mudzakir, adalah pakar hukum pidana. Aspek hukum pidana ini yang menjadi senjata untuk mementalkan dalil yang disampaikan KPK terkait penetapan tersangka kepada Miryam S Haryani, politisi Hanura yang juga anggota Komisi V DPR RI.

Dr.Chairul Huda dan Dr.Mudzakir sama-sama menegaskan, penetapan tersangka untuk Miryam S Haryani dengan menggunakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah tidak tepat. Dengan demikian, penetapan tersangka tersebut tidak sah. Penerapan pasal tersebut bukanlah kewenangan KPK.

perakikikik

“Kewenangan KPK, tindak pidananya bukan pada UU-nya karena UU bisa berganti dan berubah. Nanti ke depannya pasal korupsi ada di pasal KUHP. Jadi titik beratnya pada tindak pidana korupsi, sedangkan tindak pidana lain itu Polri,” kata Dr. Chairul Huda, Rabu siang di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan.

Chairul Huda, pakar hukum pidana termuda saat ini, adalah dosen di Universitas Muhammadiyah, Ciputat, Jakarta. Secara panjang lebar di menjabarkan tentang Pasal 174 KUHP yang juga bersinggungan dengan Pasal 22 UU Tipikor. Menurut Chairul, penerapan pasal itu baru bisa dilakukan setelah proses persidangan dilakukan.

“Memang menjadi sebuah diskusi ketika Pasal 22 ini merumuskan tindak pidana tentang saksi, ahli, ataupun tersangka yang memberikan keterangan tidak benar. Itu yang menjadi perhatian. Tentu bersinggungan dengan ketentuan pasal dalam KUHP dengan penerapan pasal keterangan palsu. Hakim diberi tambahan kewenangan untuk terkait keterangan palsu, apakah itu tidak benar,” terang Chairul Huda.

Baca Juga  Pansus Menuduh KPK Gunakan Cara-cara Orde Baru

perakikik

“Hakim diberi tambahan kewenangan untuk terkait keterangan palsu apakah ini benar atau tidak benar. Dalam Pasal 22 ini, kalau persidangan masih berlangsung, itu tidak menjadi syarat mutlak. Dalam keterangan tersebut hakim harusnya menggunakan mekanisme Pasal 174 KUHP,” tambah Chairul Huda.

Tim kuasa hukum Miryam S Haryani mendalilkan dalam gugatan praperadilan, bahwa KPK tidak memiliki kewenangan menerapkan Pasal 22 UU Tipikor terhadap indikasi pemberian keterangan palsu dari politisi Partai Hanura di sidang kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri.