SHARE
Jaksa Agung HM Prasetyo. (Setkab) source: http://nasional.sindonews.com/read/1063351/13/prasetyo-enggan-buru-buru-tuntaskan-perkara-bansos-sumut-1448069568

Fatamorgana, sesuatu yang tidak ada tetapi seolah-olah dianggap ada. Itulah kesan dari Mudzakkir, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Ia mengomentari apa yang tengah dilakukan oleh Jaksa Agung HM.Prasetyo terhadap Setya Novanto, tokoh nasional yang mantan ketua DPR itu.

“Jangan mengejar orang tertentu dan menyudutkan satu pihak saja. Jangan sampai dikejar-kejar nanti fatamorgana yang ada, kejar saja dulu kasus-kasus lain,” ujar Mudzakkir.

Pernyataan keras Mudzakkir merujuk pada pasal permufakatan jahat yang coba disangkakan kepada Setya Novanto dari pertemuannya dengan Presdir PT Freeport Indonesia (waktu itu) Maroef Syamsoeddin dan pengusaha perminyakan Mohammad Riza Chalid pada 8 Juni 2015 silam.

Mudzakkir meminta kejaksaan agung untuk tidak terus berhalusinasi dalam mengusut kasus dugaan pemufakatan ‎antara Maroef Sjamsudin sebagai pihak pertama dengan Setya Novanto dan Riza Chalid selaku pihak kedua.

“Seyogyanya Kejagung jangan hanya menyudutkan satu pihak saja, sehingga tidak objektif dan lupa aturan hukum,” desak Mudzakkir. Menurut dia, jika memang ada unsur pidana dalam kasus itu tunjukan letaknya. Dalam hemat Mudzakkir, konteks dugaan pemufakatan jahat yang dibuat Kejagung belumlah sempurna.

Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kesepakatan riil antara pihak pertama PT Freeport yang diwakili Maroef Sjamsoedin dengan pihak kedua mantan Ketua DPR Setya Novanto dan Riza Chalid. Selain itu, menurut dia, nyatanya tidak ada pertemuan lanjutan antara kedua belah pihak.

Mudzakkir juga mengingatkan sebagai sebuah lembaga hukum, Kejagung mestilah bekerja sesuai aturan hukum.

“Jangan malah membingungkan bagi publik. Lembaga Kejagung kan lembaga hukum, bertindak harus secara hukum, jangan politis ” Mudzakkir mempertanyakan.