SHARE

Kabar menggembirakan akhirnya diterima rakyat NKRI. Kabar ini juga sangat disambut hangat oleh politisi kita di parlemen, DPR. Presiden Joko Widodo mempersilakan dilakukannya hak angket untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport.

Pembentukan pansus bisa menelisik persoalan Freeport secara keseluruhan, dari hilir ke hulu. Masyarakat NKRI bisa mengetahui apa dan bagaimana Freeport yang sejak 1967 mengaduk-aduk dan mengeduk kekayaan alam Tembagapura, Timika. Rakyat Papua juga bisa lebih terbuka menyuarakan kembali pendapatnya tentang Freeport.

“Urusan angket, urusan pansus, dan urusan MKD itu sebenarnya urusan parlemen. Harapannya, sebenarnya hanya supaya proses itu berjalan baik. Saya meyakini apapun harapan publik yang begitu besar, mudah-mudahan terjawab dengan baik oleh teman-teman di MKD,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung  di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12).

Presiden menegaskan, penggunaan hak angket diperlukan guna menelisik lebih jauh apa keinginan rakyat mengenai perpanjangan kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (PT FI).  Pengajuan hak angket, pembentukan panitia khusus (pansus), dan legitimasi keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sepenuhnya urusan Parlemen. Pemerintah tidak bisa mencampuri ranah tersebut.

Apalagi dalam kesaksian yang sudah dilakukan oleh Menkopolhukam Luhut Panjaitan, sudah diterangkan secara jelas dan gamblang bahwa tidak mungkin ada rencana bagi-bagi saham ke individu. Pasalnya, undang-undang menetapkan jika persoalan divestasi saham sudah diatur dalam undang-undang. Kasus papa mita saham, tentu hanya sebuah isapan jempol belaka.

“Jadi, bagi kita semua terutama yang muda-muda ini, jangan kita terpecah-pecah karena isu-isu yang belum tentu kebenarannya,” kata Luhut dalam siding MKD Senin (14/1/2015).

Dalam upaya dilakukannya pembahasan lebih dini perpanjangan KK Freeport, Presiden Jokowi sepertinya tidak memiliki beban apa pun. Dengan demikian, kalau harus melakukan pembahasan, perpanjangan, dan sebagainya, yang diutamakan oleh presiden adalah untuk kepentingan bangsa.

Dukungan presiden terhadap rencana dilakukannya hak angket oleh DPR jelas bisa membuat Freeport was-was. Para wakil rakyat di parlemen bisa membuat permasalahan menyangkut Freeport menjadi terang benderang.

Pengajuan hak angket untuk pembentukan Pansus Freeport sudah digagas sejumlah tokoh terhormat di parlemen. Keseriusan pembentukan Pansus Freeport didukung wakil-wakil rakyat dari lintas fraksi.

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fahri Hamzah dan Fadli Zon, dua wakil ketua DPR, menjadi penyokong utama pengedaran hak angket untuk pembentukan Pansus Freeport tersebut. Kerja keras keduanya diapresiasi oleh rekan-rekannya dari berbagai fraksi. Hak angket segera digulirkan.