SHARE

Ini masih berhubungan dengan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hak angket merupakan bagian tak terpisahkan dari DPR sebagai sarana atau wadah pengawasan untuk KPK.

Karena menjadi salah satu fungsi pengawasan dari lembaga legislasi, pimpinan KPK tak perlu riweh, protes apalagi sudah merasa nervous.

Apalagi, semua lembaga di Indonesia wajib diawasi.

Presiden saja, yang merupakan produk pemilu, wajib diawasi, apalagi KPK, yang bukan merupakan produk pemilu.

Tidak boleh ada lembaga di republik ini yang tidak diawasi.

pimpin
Pimpinan KPK 2015-2019: Agus Rahardjo, Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, Laode Muhammad Syarif, dan Saut Situmorang.

Presiden saja diawasi, padahal hasil pemilu, dan memang perlu diawasi.

KPK bukan hasil pemilu. Ini kan hasil pilihannya pansel dengan DPR. Jadi tak masalah harus diawasi oleh DPR.

Jika mengevaluasi kinerja KPK, bagaimanapun lembaga antirasuah ini patut disorot.

KPK bukanlah lembaga yang tak lepas dari kesalahan.

Belum tentu semua kerja KPK benar. Ini yang benar-benar harus difahami. Menjadi lembaga pemberantasan korupsi itu kalau ada orang ditangkap belum tentu benar kerjanya.

Sama saja dengan Densus. Kalau Densus itu membunuh teroris, terbunuh. Itu belum tentu benar.

Bagaimana yang benar? Kan tidak terbunuh, tidak ada teroris.

Sekarang ini masyarakat sudah semakin cerdas dan kritis.

Masyarakat tidak lagi menilai keberhasilan suatu lembaga berdasarkan intensitas kesibukan lembaga itu dalam bekerja.

Gedung yang rencananya akan digunakan untuk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (11/9). Presiden Joko Widodo belum menyerahkan nama-nama calon pimpinan KPK kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Kompas/Heru Sri Kumoro (KUM) 11-09-2015

Masyarakat tidak menilai KPK sebagai lembaga yang sukses, meski selama ini KPK terkesan sibuk.

Antara sukses dan sibuk itu berbeda. Jangan selalu disamakan kalau orang sibuk itu bisa dibilang sukses.

Orang sibuk belum tentu sukses, kan. Ada juga orang sibuk, gagal saja kerjanya.

Masih adanya tindak korupsi bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja KPK.

Bagaimanapun KPK masih belum mampu memberantas korupsi.

Baca Juga  Sederet Nama Anggota DPR Lenyap di Vonis e-KTP, Beda dari Tuntutan

Sibuk memberantas korupsi tapi sukses tidak memberantas korupsi?

Bohong kalau tidak ada korupsi.

Orang itu sukses memberantas korupsi kalau korupsinya semakin tidak ada.

Tapi kalau tambah banyak, ya, itu gagal.