SHARE

Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyebutkan, Fraksi Partai Demokrat dengan tegas menampik ketetapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilu.

” Namun Fraksi Partai Demokrat pasti tidak sebatas menampik. Ada beberapa argumen, ” kata Benny mengemukakan pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Satu diantara argumennya, dalam presidential threshold terdapat maksud serta kemauan untuk membatasi serta tutup kesempatan timbulnya tokoh-tokoh alternatif dalam kontestasi Pemilu Presiden 2019.

” Pilihan rakyat dibatasi hingga rakyat yang berdaulat jadi apatis dalam pemilu, ” kata Benny.

Menurut Partai Demokrat, Undang-Undang Pemilu sejatinya mesti memfasilitasi timbulnya calon pemimpin alternatif.

Dengan hal tersebut, persaingan perebutan dalam demokrasi elektoral bertambah serta makin baik, termasuk juga tingkatkan partisipasi serta kwalitas pemimpinnya.

” Demokrasi yang mempersempit pilihan rakyat terlebih tutup kesempatan timbulnya persaingan perebutan sehat dalam pemilu, terang juga akan tidak berhasil hasilkan pemimpin yang berkwalitas atas basic legitimasi yang kuat dari rakyat, ” kata Benny.

Argumen yang lain yakni ambang batas pencalonan presiden yang mengacu pada hasil Pemilu Legislatif 2014 telah tidak relevan sekali lagi.

Menurut Demokrat, hasil pencapaian kursi DPR dalam Pemilu 2014 telah dipakai jadi referensi Pemilu Presiden serta Wakil Presiden 2014.

” Ambang batas 20 % atau 25 % dengan memakai hasil Pemilu 2014 terang tidak searah dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden 2019 diselenggarakan serentak, ” kata Benny.