SHARE

Perekaman illegal kembali menjadi isu penting setelah upaya Mahkamah Kehormatan Dewan meminta bukti rekaman tersebut di Kejaksaan Agung. Rabu (2/12/2015), Maroef Syamsudin sudah memberikan bukti rekaman tersebut ke Kejaksaan Agung. Presdir Freeport ini juga berjanji untuk menyerahkan bukti tersebut ke MKD.

Sayang, saat diminta Maroef Syamsudin hingga kini belum mau menyerahkan bukti tersebut. Bahkan saat anggota MKD bertandang ke Kejaksaan Agung (11/12/2015) untuk meminta bukti rekaman tersebut, Kejaksaan Agung berkelit bahwa Maroef Syamsudin melarang untuk memberikan bukti rekamannya ke siapa pun.

Di sini terlihat itikad buruk dari Maroef Syamsudin untuk tidak membantu proses peradilan atau sidang di MKD yang akan menguji keaslian rekaman tersebut melalui audit forensic Mabes Polri. Justru sebaliknya Maroef menghalang-halangi hal tersebut dilakukan. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi publik, mengapa Maroef Syamsudin menyembunyikan rekaman tersebut? Apakah ia takut keaslian rekaman tersebut akan diketahui? Ataukah rekaman tersebut sudah mengalami proses editing yang keasliannya tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan.

Menilik ketentuan hukum yang berlaku, persoalan rekaman sendiri tidak masuk dalam ranah KUHP. Menurut Prof Andi Hamzah, pakar hukum pidana, bukti rekaman baru dimasukkan dalam rancangan KUHP, sekitar 30 tahun lalu.

“Perekaman illegal, memang belum masuk dalam KUHP, namun sudah masuk dalam perancangan KUHP tiga puluh tahun lalu, yang ditiru dari KUHP Belanda,” kata Andi Hamzah.

Perekaman illegal atau tanpa izin sendiri, termasuk ranah pidana. Hal ini mengacu pada KUHP Pasal 167 , yang berisi antara lain memasuki pekarangan orang lain tanpa izin.

Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

 “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sementara dalam rancangan KUHP yang meniru KUHP Belanda, hal itu terdapat di Pasal 137 a, Merekam pembicaran orang tanpa izin, bukan saja yang direncanakan tapi yang tanpa direncanakan saja, hal ini dianggap sudah melanggar hukum.

“Jadi bukan saja yang direncanakan, tapi merekam pembicaraan secara kebetulan, itu juga masuk ranah pidana,” kata Andi Hamzah. Hal itu bahkan termasuk kategori menyadap seperti diatur dalam pasal 137 b KUHP Belanda.

Rekaman yang dilakukan oleh Maroef Syamsudin, menurut Prof. Andi Hamzah adalah sesuatu yang melanggar hukum. “Karena ini semua sudah menyangkut privasi seseorang. Hal ini lain dengan merekam yang dilakukan oleh CCTV di mall atau kantor yang jelas ditujukan ke umum, bukan satu orang saja,” kata Andi Hamzah.

Apalagi dalam rekaman itu terdapat informasi yang bisa disebut mengerikan, karena banyak rahasia terucap di situ.  Menurut Prof. Andi Hamzah, apa yang dilakukan Maroef Syamsudin jelas melanggar hukum dan buktinya. Sementara  untuk melaporkan Setya Novanto, bukti yang dibawa Maroef Syamsudin tadi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. “Bagaimana pun perekaman tanpa izin, tidak pernah jadi alat bukti. Sebaliknya, Keterangan terdakwa dan saksi bisa dijadikan sebagai alat bukti,” kata Prof. Andi Hamzah.