SHARE

Bukti rekaman illegal yang dimiliki oleh Maroef Syamsudin, Presidr Freeport dan telah digunakan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said,  untuk melaporkan Ketua DPR Setya Novanto, menarik untuk diungkap. Rekaman itu kini ada di Kejaksaan Agung.

Anehnya saat pimpinan MKD, Junimart Girang, Ahmad Sufmi Dasco dan Surahman Hidayat, berniat untuk meminta barang tersebut ditolak pihak kejaksaan. Alasannya tidak diizinkan oleh Maroef Syamsudin. Padahal dalam siding MKD Maroef Syamsudin bersedia untumenghadirkan bukti rekaman itu.

Kesimpang-siuran ini menjadi menarik. Pasalnya pihak pengadu dan perekam sepertinya menyembunyikan barang tersebut. Bahkan terdapat scenario untuk menghindari audit forensic lewat kepolisian seperti yang akan dilakukan oleh MKD, pekan ini.

Muzakkir, pakar hukum pidana menyebut beberapa kejanggalan dalam bukti rekaman tersebut. Pasalnya, alat yang semula digunakan secara pribadi bagi Maroef Syamsudin, untuk menjaga akuntabilitasnya justru kini diumbar dan dipublikasikan.

“Rekaman suara itu pada prinsipnya adalah illegal, siapa pun orang prinsipnya tidak boleh merekam tanpa sepengtahuan orang lain atau yang direkam. Kalua rekaman itu untuk public, maka sah dia. Karena segala sesuatu yang untuk publik adalah legal,” kata Muzakkir.

Menurut Muzakkir, jika seseorang itu berbicara itu untuk masalah privat, maka perekaman itu harus ada izin dari yang direkam. “Seperti halnya wartawan yang ingin wawancara lalu menawarkan kepada si lawan bicara atau yang diwawancarai untuk direkam maka itu bagus, karena ada persetujuan dari yang direkam. Prinsipnya perekaman itu harus ada persetujuan,” kata Muzakkir.

Bagaimana kalau tidak ada persetujuan? “Maka itu melanggar etik umum dalam berkomunikasi , yaitu melanggar etik komunikasi dalam proses perekaman itu tadi,” kata Muzakkir.

Muzakkir juga mengakui alasan Maroef Syamsudin merekam untuk akuntabilitas pribadi, bisa diterima. “Kalau itu perekamana hanya direkam saja lalu disimpan untuk pribadi, maka no problem. Karena hal itu tidak masuk ranah publik. Akan tetapi kalau rekaman yang dimaksud untuk pribadi tadi, lalu dipublikasikan maka itu masuk dalam ranah perbuatan melawan hukum,” kata Muzakkir.

Maroef Syasudin bisa disebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum. “Jelas, Apalagi kalau dipublikasikan ke public itu merugikan pihak-pihak tertentu atau yang lain, yang ada di dalam rekaman itu, maka itu jelas disebut perbuatan melawan hukum,” kata Muzakkir.

Namun ada pihak-pihak yang berusaha untuk memutarbalikkan fakta ini sembari memebla maksud dari Maroef demi kepentingan public dan lain-lain. Namun Muzakkir tetap berpendapat lain.

“Jika rekaman itu untuk menjaga ketertibana umum, tindak kejatahan atau menjaga etik, maka etikanya tetap tidak boleh dipublikasikan. Kalau yang merekam ingin jujur dan beritikad baik, dan menggunakan rekaman ini demi penegakan hukum, maka seharusnya dia datang ke badan atau lembaga yang berkompetensi untuk menegakkan hukum, misalnya polisi, jaksa atau KPK. Dan ingat hal itu juga harus bersifat tertutup,” tambah Muzakkir.

Bukti rekaman tersebut nantinya akan disebut sebagai alat bukti permulaan. “Selanjutnya, penegak hukum harus menyimpan alat bukti permulaan itu untuk selanjutnya mencari alat bukti lain demi penegakan hukum tadi,” ujar Muzakkir.

Jadi dalam kasus rekaman Setya Novanto itu, maka yang menjadi masalah adalah publikasi dari perekaman itu. “Walaupun untuk kepentingan publik sekalipun, karena di dalamanya, ada banyak term-term atau pernyataan yang menurut saya tidak pantas untuk dipublikasikan, maka itu melanggar hukum,” kata Muzakkir.

Beberapa hal dicontohkan oleh Muzakkir. “Misalnya tentang pemilihan pilpres, lalu kenapa soal pilpres ini tidak dipermasalahakan oleh masyarakat? Jadi saya lihat bukti di dalam rekaman itu sebagian dijadikan sebagai alat untuk menjerat seseorang. Padahal banyak kasus lain direkaman tersebut yang juga terindikasi melanggar hukum,” kata Muzakkir.

Kini Kejaksaan Agung harus bijak, begitu pula dengan kepolisian. Jika ingin tuntas membereskan kasus ini, jangan hanya menuntut Setya Novanto, namun juga masalah pilpres yang tentu melibatkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.