SHARE

Ada yang mengecam keputusan Paripurna DPR RI mensahkan penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pembertasan Korupsi (KPK) yang dinilai tidak bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Para pengecam, termasuk sebagian fraksi yang ada di DPR sendiri, menyebut hak angket adalah bentuk intervensi terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Akan tetapi, sebaiknya jangan buru-buru bersikap antipati terhadap penggunaan hak angket DPR ini. Penerapan hak angket seyogyanya bisa disikapi secara bijaksana, tidak lantas mengecam atau menyerang.

Simak pendapat Prof. Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad) yang juga arsitek pembentukan KPK. Dia menyatakan bahwa hak angket DPR terhadap KPK tidak ada yang salah dan sudah tepat. “KPK itu harus diawasi oleh DPR. Pengawasan itu sama halnya terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kepolisian,” tegas Prof. Romli Asmasasmita.

Karena itu menurut dia, sebuah kesalahan apabila KPK menolak hak angket yang digulirkan oleh DPR, mengingat hak angket adalah hak konstitusional DPR yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3.

paripurna
Sidang Paripurna DPR untuk persetujuan hak angket KPK, Jumat (28/4) lalu

“Hak angket yang digulirkan DPR juga berlaku ke semua lembaga atau institusi, termasuk KPK,” papar Prof. Romli.

Romli juga mengingatkan bahwa KPK itu lembaga diluar konstitusi yang sengaja dibentuk untuk memperbaiki polisi dan kejaksaan, dimana lembaga KPK hanya independen menurut undang-undangnya.

“Jadi boleh dong DPR itu bertanya. DPR justru semakin sah dalam menggulirkan angket jika yang disasar adalah adanya tujuh dugaan penyelewengan anggaran di KPK berdasarkan audit BPK. Soal anggaran di luar perdebatan mengenai boleh tidaknya angket kepada lembaga tersebut,” tegas Prof. Romli Atmasasmita.

Oleh sebab itu, hak angket yang telah diketok palu dalam rapat paripurna, Jumat (28/4) lalu,  su‎dah benar dilanjutkan ke tahap Panitia Khusus (Pansus). Apalagi hak angket ini untuk perbaikan dari lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini.

Baca Juga  PT 20 Persen Dinilai Jadi Langkah Mundur Demokrasi

“KPK ditelanjangi (kritisi) orang juga boleh. KPK juga boleh telanjangin (kritik) orang. Karena, KPK sama seperti lembaga lain, yang boleh ditelanjangi,” tutur Prof. Romli.