SHARE

Adanya perdebatan mengenai perlu tidaknya hak angket DPR terhadap KPK terjadi karena semula banyak yang menafsirkan dan mengkaitkannya dengan penyadapan pembicaraan penyidik KPK terhadap tersangka Miryam S Haryani dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri.

Oleh karena itu harus difahami bahwa yang menjadi tujuan dari bergulirnya hak angket adalah karena adanya tujuh penyelewengan dalam pengelolaan anggaran/keuangan negara yang diterima KPK.

Soal anggaran berada di luar ranah perdebatan mengenai boleh tidaknya angket kepada lembaga antirasuah tersebut.

Sebab, penyelewengan anggaran atau keuangan negara identik dengan pelanggaran terhadap kepatuhan undang-undang, yang dalam hal ini sudah dijalankan oleh BPK melalui auditnya.

romliki
Prof. Romli Atmasasmita.

“Jadi, jelas hak angket ini disampaikan untuk menilai kepatuhan KPK terhadap undang-undang itu. Mestinya begitu biar jelas,” ungkap Prof.Romli Atmasasmita, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Hak angket KPK mulai bergulir saat rapat kerja Komisi III DPR dengan KPK, pekan lalu. Pimpinan KPK saat itu menolak permintaan anggota Komisi III agar membuka rekaman percakapan antara Miryam S Haryani dengan tiga penyidik KPK, diantaranya Novel Baswedan, mengenai adanya enam anggota Komisi III yang disebut-sebut menekan Miryam S Haryani agar mencabut BAP-nya dari kasus e-KTP Kemendagri.

Dalam persidangan kasus e-KTP ini Miryam S Haryani tiba-tiba meminta majelis hakim PN Tipikor Jakarta mencabut berita acara pemeriksan (BAP)-nya. Alasannya, BAP itu disebutnya tidak benar, ia memberikan keterangan-keterangannya dalam tekanan Novel Baswedan dkk.

Saat dikonfrontir, Novel Baswedan dan penyidik KPK lainnya membantah. Novel Baswedan bahkan menyebutkan bahwa mereka memiliki rekaman saat Miryam S Haryani yang politisi Hanura itu menyatakan diancam oleh beberapa koleganya di parlemen, dan diminta untuk menyampaikan keterangan asal-asalan saja saat diperiksa di gedung KPK untuk pembuatan BAP.

Baca Juga  Miryam Haryani Bisa Dikenai Pasal Contempt of Court
mirikikik
Miryam S Haryani saat dikonfrontir dengan tiga penyidik senior KPK termasuk Novel Baswedan di PN Tipikor Jakarta.

Terkait dengan kasus e-KTP Kemendagri ini, Prof.Romli Atmasasmita pernah menyorotinya secara khusus.

Ia menilai, ada kejanggalan atas surat dakwaan dugaan korupsi pada proyek e-KTPm Kemendagri tersebut.

Prof.Romli Atmasasmita bahkan KPK untuk membeberkan 37 nama anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 yang disebut-sebut terkait dengan perkara e-KTP Kemendagri ini.

Menurutnya pembeberan 37 nama itu penting untuk transparansi dalam penegakan hukum.

Selain itu, katanya, pembeberan nama itu penting untuk mengetahui apakah mantan anggota Komisi II DPR, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, termasuk diantara yang terlibat.

“Karena ini surat dakwaannya enggak benar. Ini satu keganjilan soal nama,” tegas Prof. Romli Atmasasmita.