SHARE

GURU Besar Hukum Pidana, Prof. Romli Atmasasmita mengatakan kasus pencatutan Presiden dan Wakil Presiden yang didengung-dengungkan Menteri ESDM Sudirman Said terkait persoalan Freeport sudah tidak relevan dan sudah final. Hal ini ia katakan karena dalam press release yang dibuat pemerintah telah tertulis dan menjelaskan pemerintah setuju perpanjang kontrak Freeport pasca 2021.

“Case closed. Sudah tidak relevan lagi bicara kasus Freeport Indonesia dan Setya Novanto. Toch siaran pers kontrak Freeport Indonesia di acc pemerintah sebelum tahun 2019,” tulisnya dalam akun Twitter pribadi miliknya @romliatma siang ini.

Romli, yang menjadi salah satu arsitek Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini seolah nampak menyesalkan keadaan demikian. Presiden, menurutnya jika membuat kebijakan atau sesuatu, alangkah bijak jika dipikirkan terlebih dahulu. Bukan justru membuat kebijakan tersebut dengan terburu-buru.

“Makanya kalau jadi pemimpin 250 juta rakyat, sebelum buat pernyataan tentang Freeport pikir dulu yang matang, jangan grasak grusuk.”

Menurutnya apa yang terjadi sama halnya yang disampaikan oleh salah satu Presiden Amerika Serikat, yakni kampanye itu satu hal, tetapi pelaksaan dari apa yang dikampanyekan tersebut lain halnya. Artinya tidak sepadan apa yang telah dikatakan pada masa-masa kampanye yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini.

Romli juga menegaskan, dengan adanya perpanjangan kontrak karya Freeport yang telah jelas dilakukan oleh pemerintah, merupakan alasan dan menghapuskan sifat melawan hukum percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat. Jadi sifat pemufakatan jahat yang digembar-gemborkan Kejaksaan Agung dengan sendiri sudah terhapus, karena pemerintah telah menyetujui untuk memperpanjang kontrak karya Freeport setelah tahun 2021.

Yang mengherankan bagi Romli yang pernah dipenjara oleh penguasa karena mengungkit-ungkit kasus korupsi BLBI ini, adalah kegaduhan yang diciptakan oleh Sudirman Said dengan melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD. Sidang MKD lantas digelar dengan menyedot perhatian dan energi bangsa Indonesia, sementara kontrak karya Freeport pasca 2021 ternyata diam-diam telah disetujui pemerintah.

“Hahaha. Di bawah ribut-ribut sampai sidang MKD, di atas nego-nego, hasilnya kontrak Freeport diperpanjang, dasar free…..port,” tandasnya di laman twitter-nya.

Dalam siaran pers Kementerian ESDM tanggal 9 Oktober 2015 dijelaskan bahwa menyepakati operasi jangka panjang dan rencana invetasi PT. FI. “Pemeritah telah meyakinkan PT-FI bahwa pemerintah akan menyetujuan perpanjangan operasi pasca 2021 termasuk kepastian hukum dan fiskal yang terdapat pada Kontrak karya,” demikian isi siaran pers itu.

Siaran pers ini dalam versi bahasa Inggris telah dimuat sehari sebelumnya dimuat di laman bursa Nasdaq. Pemuatan berita persetujuan pemerintah Indonesia atas perpanjangan operasi Freeport di Indonesia pasca 2021, diperkirakan untuk mengangkat harga saham Freeport yang terus meluncur akibat kerugian besar-besaran perusahaan ini dalam operasi tambangnya yang gagal di Meksiko.

2 COMMENTS

  1. Info dari SekabHinggs saat ini pemerintah belum menyetujui perpanjangan kontrak Freeport. Info yang disampaikan oleh Prof. Ramli tidak benar. Mengenai pencatutan oleh Setya Novanto merupakan pelanggaran etik. Saya jadi bertanya dari aspek etika hukum mana prof. Ramli bahwa kesalahan pelanggaran etik dari Setya Novanto should be closed. It is really embarrashing. Saya ragu dengan integritas prof. Ramli.

Comments are closed.