SHARE

Kampus Gadjah Mada (UGM) juga akan memonitor sistem panitia spesial (pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mengkaji substansinya.

Nanti, hasil dari analisa yang melibatkan pendapat pakar mumpuni ini juga akan diserahkan pada instansi negara termasuk juga DPR, Presiden, serta KPK.

” Berkenaan dengan sikap yang juga akan di keluarkan UGM berkaitan dengan penolakan pansus angket KPK, kita tengah serta juga akan mempersiapkan sebagian aktivitas, ” tutur Koordinator pergerakan, Prof Dr Sigit Riyanto SH LLM dalam jumpa pers di Balairung UGM, Senin (10/07/2017).

Sigit Riyanto menjelaskan, UGM juga akan memonitor dengan jeli perubahan sistem di pansus angket KPK. Diluar itu, UGM akan lakukan analisa substansinya.

” Dalam analisa ini nanti Kita juga akan memohon pendapat pakar yang kompeten s/d tanggal 16 Juli 2017, ” jelasnya.

Disamping itu, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenal Arifin Mochtar mengemukakan, UGM juga akan mengkaji apa pun yang berlangsung didalam sistem pansus angket.

” UGM pasti juga miliki pakar hukum serta pakar yang Lalu juga akan di kumpulkan untuk mengkaji serta lihat keseluruhannya sistem angket, ” tandasnya.

Hasil dari analisa itu nanti juga akan turut dideklarasikan pada 17 Juli 2017 berbarengan dengan pergerakan UGM berintegritas. Kemudian, UGM juga akan menjumpai beragam instansi negara, spesial untuk mengemukakan support penolakan pansus angket KPK.

Termasuk juga menyerahkan hasil analisa dari UGM, pada DPR, Presiden, serta KPK. ” Dasarnya UGM memiliki komitmen penuh untuk mensupport KPK serta menampik usaha pelemahan pemberantasan korupsi. Tentang kerja sama juga dengan kampus beda, tengah dipikirkan, ” ujarnya.