SHARE

JAKARTA — DPR pada akhirnya mengesahkan Undang Undang (UU) Pemilu yang baru, Kamis (20/7) malam. Peneliti Politik LIPI, Firman Noor menilainya Presidential Treshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden yang pada akhirnya disetujui 20 %, jadi catatan jelek dalam nalar demokrasi serta konstitusi.

” Ada PT 20 % yaitu langkah mundur atau setback untuk usaha penciptaan kemandirian pemerintah, penaksimalan peranan chceks and balaces serta diatas itu semuanya tegaknya demokrasi yang sebenarnya, ” kata Firman, Jumat (21/7).

Menurut dia PT sebagai gosip krusial RUU Pemilu, menanggapi penyelenggaraan Pemilu serentak, sudah jadi permainan partai politik. Terang menurut dia PT 20 % ini satu pertunjukan yang diluar nalar.

” Bagaimana asumsinya A serta B serentak dikerjakan, tetapi A cuma dapat dikerjakan sesudah B dikerjakan. Terlambat dalam hitungan menit saja terang telah tidak dapat disebut serentak, ” katanya menganalogikan Pilpres serta Pileg dengan serentak.

Walau sebenarnya bila ditarik ke belakang, semangat Pemilu serentak yang diamanahkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014, supaya presiden terlepas dari belenggu oppotunisme partai-partai yang cuma mengekalkan oligarki politik.

Di bagian beda dengan PT diatas 20 % partai politik malah sudah membungkam ekspresi serta masukan rakyat untuk mencalonkan calon presiden alternatif. ” Hal yang tentu, potensi timbulnya tokoh alternatif telah terlucuti, hak-hak rakyat untuk mengkespresikan aspirasinya tercuri oleh partai, ” ungkap Firman.

Baca Juga  Guna Tolak Perppu Ormas, HTI Intensif Komunikasi dengan DPR