SHARE

Ketua Komisi Penentuan Umum (KPU) Arief Budiman menyebutkan ada ketidaksamaan mendasar pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan rapat konsultasi. Mahkamah Konstitusi (MK) cuma mengambil keputusan masalah rapat konsultasi yang akhirnya dinyatakan tidak mengikat.

” Bila rapat konsultasi yang awalannya itu, spesial dalam membuat Peratutan KPU (PKPU), namanya rapat konsultasi. Namun bila RDP kan dapat ulas apa sajakah. KPU dapat diundang dalam mengulas apa pun. Mengulas biaya, aktivitas, serta selainnya, ” tutur Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Hingga, dengan dihapuskannya keharusan rapat konsultasi yang mengikat lewat amar putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, KPU semakin lebih leluasa serta terlepas dari intervensi dalam membuat PKPU.

Pada Pilkada 2017, KPU pernah berseteru dengan DPR. Waktu membuat PKPU Pencalonan, KPU didesak DPR memperbolehkan terpidana percobaan mencalonkan diri.

Walau sebenarnya dalam Undang-undang Nomor 10 Th. 2016, seorang yang berstatus terpidana apa pun tidak diizinkan mencalonkan diri. Waktu di tanya apakah KPU terasa lega dengan putusan MK itu, Arief menjawab pada dasarnya putusan itu mesti dihormati semuanya pihak.

” Ya ini kan putusan yang perlu dihormati oleh siapa saja. Digerakkan oleh siapa saja. Bila lega kan semuanya lega, karna semuanya telah dapat terima. Saya fikir ini bukanlah suatu hal yang mengagumkan. Dapat di terima oleh siapa saja, ” lanjut dia.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan kalau hasil dari rapat konsultasi pada Komisi Penentuan Umum (KPU) dengan DPR tidak berlaku mengikat.

Hal semacam ini di sampaikan Wakil Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang putusan uji materi Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Th. 2016 mengenai Penentuan Kepala Daerah (Pilkada) yang di gelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

” Menyebutkan, pasal 9 huruf a UU No. 10 Th. 2016. . . selama frasa ‘yang keputusannya berbentuk mengikat’, bertentangan dengan undang-undang Republik Indonesia th. 1945 serta tidak memiliki kemampuan hukum mengikat. ” kata Anwar.

Atas putusan MK itu, peranan pengawasan yang dikerjakan Komisi II DPR pada KPU bukannya segera berhenti. Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyebutkan peranan pengawasan DPR pada KPU tetaplah dapat dikerjakan dalam rapat dengar pendapat (RDP).

Tetapi, dengan terdapatnya putusan MK ini, Lukman mengaku DPR tidak sekali lagi dapat ikut serta dalam sistem KPU membuat ketentuan seperti yang dikerjakan dalam rapat konsultasi terlebih dulu.

” Bila dalam terminologi Undang-undang MD3, (RDP) mengikat semuanya pihak. Untuk Komisi II, mungkin saja rapat konsultasi yang ditiadakan, tak ada sekali lagi. Namun RDP, itu tetaplah ada. Soalnya RDP ditata di Undang-undang MD3, ” kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).