SHARE

Langkah Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang tidak ingin memberikan bukti rekaman original menunjukkan adanya indikasi yang semakin memperjelas jika Freeport takut isi rekaman ilegal tersebut dapat merembes ke mana-mana.

Bukan saja, kasus permintaan saham yang ternyata sama sekali tidak terbukti, rekaman tersebut justru menunjukkan adanya kecurangan yang terjadi selama pilpres tahun lalu. Rekaman asli tersebut ditengarai mengandung banyak hal tentang keterlibatan Freeport dalam pilpres. Hal ini terindikasi dari pernyataan Setya Novanto, Ketua DPR RI yang tidak mau mengakui isi rekaman tersebut.

Menurut Setya Novanto, selain rekaman tersebut ilegal dan tidak komplet. Ada beberapa bagian yang sebenarnya dipotong atau sengaja dihilangkan oleh pihak Maroef Syamsudin sebagai si perekam illegal dan hingga kini terus menyembunyikan rekaman asli tersebut.

Dalam kasus pencarian rekaman tersebut, Maroef Syamsudin menyatakan jika Kejaksaan Agung  telah meminta bukti rekaman itu. Sementara saat Luhut Panjaitan, Menko Polhukam saat meminta rekaman tersebut ke Kejaksaan Agung, dibalas dengan alasan Maroef Syamsudin, tidak mau menyerahkan bukti rekaman tersebut kepada siapa pun.

“Untuk memastikan bukti rekaman itu, maka perlu ahli forensic dari kepolisian. Tetapi mana rekaman itu? “ kata Kahar Muzakir, Wakil Ketua DPR yang menyatakan keraguannya soal bukti rekaman itu. Bukan tidak mungkin isinya menyangkut sesuatu yang mengerikan tentang NKRI yang disembunyikan oleg Freeport.

Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, sudah menjadi rahasia umum pada Pemilihan Presiden (pilpres) 2014 lalu terdapat campur tangan Freeport untuk memenangkan salah seorang kandidat presiden.

Campur tangan itu bertujuan dengan jaminan presiden yang terpilih mempertahankan keberadaan perusahaan tambang milik Amerika Serikat (AS) itu.

“Syaratnya jangan coba-coba menganggu Freeport. Kalau ada elite pribumi yang berani maka AS akan mengerjai mereka dengan konspirasi mainan politik tingkat tinggi,” ujar Pangi seperti dilansir Sindonews, Minggu 13 Desember 2015 kemarin.

“Gaya AS ini terkenal dengan politik adu domba elite pribumi devide et empera. Apapun dia lakukan untuk menjaga kepentingan nasional (national interest) AS,” sambungnya.

Di rekaman original tersebut, kata Kepala Divisi Riset Politik dari IndoStrategi itu, banyak rahasia-rahasia penting yang bisa membongkar hal-hal yang jauh lebih besar ketimbang sekadar masalah pencatutan nama presiden.

Ucapan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan tidak terima pencatutan nama apabila sudah menyangkut kewibawaannya sebagai presiden terkait permintaan saham, kata dia, berbanding terbalik dengan surat Menteri ESDM Sudirman Said per 17 Oktobet 2015 sesuai petunjuk dan arahan presiden yang terkesan memberi sinyal perpanjangan kontrak Freeport.

“Ini jelas sebuah persekongkolan yang merugikan kepentingan nasional dan tentu merongrong kewibawaan negara,” tandas Pangi.