SHARE

bom di Kampung Melayu pada 24 Mei 2017 yang merenggut nyawa tiga orang polisi serta melukai belasan orang yang lain, lalu penusukan anggota Polri sampai tewas di Medan (25/6/17) serta Jakarta Selatan (30/6/17), kesadaran juga akan perlunya regulasi antiteror yang ideal kembali mengemuka ke umum.

Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan percepatan kajian RUU mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah cukup lama terlambat. Satu diantara aspek perlu yang membuat kajian rancangan undang-undang itu terlambat yaitu untuk hindari potensi pelanggaran HAM.

Kapolri mengemukakan kalau prinsip basic dalam pemberantasan terorisme tetaplah dalam koridor penghormatan serta perlindungan HAM.

Hal semacam ini juga dinyatakan oleh Menkopolhukam Wiranto, kalau jikapun TNI dilibatkan dalam pemberantasan terorisme, juga akan tetaplah memerhatikan HAM. Kelompok DPR juga setuju kalau HAM mesti jadi prinsip yg tidak bisa ditinggalkan.

Di bagian beda, ada yang memiliki pendapat, mengingat demikian menekan serta bahayanya tingkat ancaman terorisme, HAM dapat dikesampingkan. Hal semacam ini karna HAM memberi beberapa batasan yang dipandang menghambat penegakan hukum.

Umpamanya, penangkapan atas terduga teroris mesti penuhi minimum dua alat bukti yang cukup. Penegak hukum tidak dapat menangkap terduga teroris dengan sewenang-wenang tidak ada bukti yang kuat.

Dalam konteks pro serta kontra segi HAM dalam pemberantasan terorisme ini, saya akan memberi catatan lewat tulisan ini, supaya tidak salah meletakkan HAM atau HAM dipandang jadi penghambat dalam pemberantasan terorisme.

Bacalah juga : UU Anti-terorisme Semestinya Juga Atur masalah Pengawasan Bekas Napi Teroris

HAM yaitu hak yang menempel pada tiap-tiap orang yang disebut anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi satu anugerah, jadi HAM menempel erat pada tiap-tiap manusia, siapa saja dia tanpa ada kecuali.

Tak ada seseorang atau pihak manapun dapat mencabut HAM seorang dengan sewenang-wenang, termasuk juga pemerintah.

Apakah seseorang teroris memiliki HAM? Ya, pastinya. Tak ada ketetapan didalam instrumen HAM nasional serta internasional yang mengatakan kalau seseorang penjahat, umpamanya teroris, tidak miliki HAM.

Pertanyaan yang keluar lalu, bagaimana segi HAM untuk teroris yang sudah membunuh orang serta merugikan kebutuhan umum? Ada yang memiliki pendapat, oleh karna tindakan mereka sudah merenggut hak hidup serta hak atas rasa aman untuk orang-orang dengan luas, tidak layak untuk teroris untuk ditanggung serta dilindungi HAM-nya.

Di sinilah ketidaksamaan pada pendekatan pemberantasan terorisme berbasiskan HAM serta yg tidak berbasiskan HAM.

Kita telah melihat aplikasi dari Patriot Act di Amerika Serikat yang diberlakukan mulai sejak momen teror Menara Kembar WTC di New York pada 11 September 2001.

Lewat undang-undang itu, aparat AS dapat menginterogasi, menangkap, serta menahan seorang yang dituduh jadi teroris dengan sewenang-wenang serta dengan saat yg tidak terbatas, tidak ada bukti.

Beberapa orang yang dituduh teror itu salah satunya diisolasi di penjara Guantanamo Kuba atau penjara rahasia yang lain. Mereka memperoleh siksaan serta perlakuan yang begitu tidak manusiawi sepanjang ditahan.

Apakah lalu teror di AS dapat diatasi dengan kebijakan yang represif itu? Tidak! Teror terlebih makin seringkali berlangsung di AS, bahkan juga oleh warga negara AS sendiri.

Tindakan serta aksi teror makin susah untuk dijauhi karna pendekatan perlakuan yang salah serta semena-mena. Sesudah 16 th. Amerika Serikat mendeklarasikan perang melawan teror, terorisme jadi makin meluas dari Timur Tengah ke Asia Tenggara (Kompas, 10/7/17)

Sesaat di Indonesia, terduga teror diperlakukan jadi manusia yang pada dianya menempel hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Mereka yang dituduh lakukan teror, diadili lewat sistem hukum dengan memprioritaskan azas due process of law dalam koridor criminal juicetice sistem.

Dengan pendekatan berbasiskan HAM, terorisme bisa dilokalisir hingga tidak menebar luas ke orang-orang. Pendekatan yang humanis meletakkan teroris beberapa aktor lapangan tidak cuma jadi aktor semata, tetapi juga korban.

Mereka yaitu korban dari indoktrinasi serta penebaran pemahaman agama yang salah lewat beragam media, salah satunya internet. Karenanya, selepas dipenjara, mereka mesti dirahabilitasi serta diberdayakan dengan sosial serta ekonomi.

Pendekatan HAM juga memberi jumlah yang besar pada aktor-aktor nonnegara (organisasi kemasyarakatan, media, institusi pendidikan, LSM, dan lain-lain) untuk berpartisipasi menanggulangi terorisme.

Hal semacam ini karna terorisme, jadi faham serta pergerakan, tidak dapat cuma diatasi oleh aparat negara yang jumlah serta kemampuannya begitu terbatas, dibanding taraf ancaman serta pergerakan teror yang begitu luas serta mengglobal.

Lewat kontrol di pengadilan, aparat negara dapat peroleh banyak data serta info mengenai terorisme yang didapat dari tersangka/terdakwa, saksi, pakar, serta alat bukti yang lain.

Info ini bermanfaat untuk menguak serta menelusuri jaringan teror yang ada untuk kebutuhan mencegah serta penindakan.

Diluar itu, sistem penegakan hukum jadi media edukasi untuk umum serta terduga teroris kalau apa yang mereka kerjakan yaitu salah serta tidak mematuhi hukum.

Hal semacam ini jauh berlainan dengan pendekatan ala AS, saat pemberantasan terorisme begitu meremehkan hukum serta partisipasi orang-orang hingga tidak efisien. Tingkah laku teror direplikasi oleh warga AS sendiri seperti berlangsung pada banyak peristiwa paling akhir berbentuk penembakan massal di universitas maupun beberapa tempat umum.

Menurut organisasi think thank AS, New Amerika, pasca-911, jumlah warga AS yang terbunuh oleh organisasi teroris cuma sejumlah 9 orang. Sedang warga AS yang tertembak mati oleh sesama warga AS sejumlah 11. 737 orang (2005-2014). Berarti, 82 % tindakan teror dikerjakan oleh warga AS.

Akhirnya, pendekatan berbasiskan HAM dalam penanggulangan terorisme tidak melemahkan usaha menghimpit tindakan teror, walau demikian malah menguatkannya lewat partisipasi luas orang-orang.

Partisipasi orang-orang yaitu modal sosial yang begitu perlu agar penanggulangan teror jadi pergerakan sosial kemasyarakatan, tidak cuma semata jadi pekerjaan serta tanggung jawab aparat negara yang dalam beberapa hal memiliki banyak terbatasnya.