SHARE

Bagaimana kabarnya dengan revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi?

Rencana revisi UU KPK terus berjalan. Saat ini sudah dilakukan sosialisasi di berbagai perguruan tinggi di daerah. Tugas sosialisasi tersebut dilakukan oleh Badan Keahlian DPR (BKD).

Ketua BKD, Johnson Rajagukguk, membenarkan jika sosialisasi merupakan tahap awal untuk dapat dilakukannya revisi atas UU No 30 tahun 2002 itu. Sosialisasi merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR.

Melalui sosialisasi, kata Johnson, mahasiswa dan masyarakat jadi lebih mengetahui konsep dari wacana perubahan yang disebut-sebut akan menumpulkan ‘taring’ KPK itu.

“Karena ternyata setelah kita lakukan sosialisasi banyak mahasiswa dan masyarakat yang betul-betul belum mengetahui konsepnya secara jelas dari perubahan itu,” kata dia.

“Baru setelah itu, setelah kita kita kasih tahu, ini lho. Jadi di benak mereka, ada batasan untuk KPK, nggak ada itu. Ada soal penuntutan dihilangkan, nggak ada soal itu,” lanjut Johnson.

Ada berbagai respon yang didapat BKD setelah melakukan sosialisasi. Sebagian masih keras untuk menolak, namun ada juga yang setuju selama peran dan kewenangan KPK tidak dikurangi tapi justru harus diperkuat. Soal perbedaan pandangan itu disebut Johnson merupakan hal biasa.

guguk1

“Ada yang tetap (meminta) ‘tidak perlu’ kita obyektif aja, ada juga ya ‘kalau memang dilakukan perubahan, lakukan lah yang memperkuat’. Tapi setelah mereka melihat konsep mereka baru memahami. Artinya dibuka diskusi yang memungkinkan munculnya perbedaan-perbedaan,” tuturnya.

Hasil dari sosialisasi nantinya menurut Johnson akan dilaporkan BKD ke pimpinan DPR. Untuk tindaklanjut apakah akan dibawa dan digodok ke Badan Legislasi (Baleg), Johnson mengaku itu bukan kewenangan pihaknya.

“Nanti akan kita laporkan, kita sampaikan, kita petakan. Kami sudah inventarisir sekarang. Dari semua ini,” urai dia.

Baca Juga  Hara Kiri ala KPK

Johnson mengaku hanya melakukan peran yang menjadi tugas dan wewenang BKD. Dengan sosialisasi belum tentu juga akan diputuskan langsung revisi UU KPK akan segera terlaksana.

“(Kelanjutannya) Nanti kita lihat, yang penting kesepakatan yang dibangun dulu untuk mensosialisasikan, itu sudah dilakukan,” tegas Johnson.

Rencana revisi UU KPK sempat menjadi polemik. Berbagai wacana perubahan terhadap KPK dianggap akan melemahkan lembaga antirasuah itu. Seperti soal penyadapan yang diperketat, dibentuknya dewan pengawas untuk KPK, dan soal SP3 (penghentian kasus).

Upaya melakukan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ini mulai bergulir sejak tahun 2010 lalu. Dalam sejarah republik ini Revisi UU KPK adalah regulasi yang paling alot proses pengusulan dan pembahasannya.

Dari sisi KPK,  revisi UU Nomor 30 tahun 2002 itu hanya akan melemahkan peran KPK. Pelemahan itu disebut bisa saja dengan upaya menghapus operasi tangkap tangan (OTT) yang biasa dilakukan KPK.

“Ke depan kalau pasal-pasal ini diterapkan kita tidak akan pernah melakukan operasi tangkap tangan (OTT),” tanggap Febri Diansyah, jubir KPK.

Hal itu menurut Febri disebabkan akan adanya Dewan Pengawas KPK dalam UU KPK hasil revisi nanti. Dewan itu yang nantinya akan memberi izin kepada KPK untuk melakukan penyadapan dan penyadapan itu baru boleh dilakukan jika sudah masuk ke dalam proses penyidikan.

“Kami mendapatkan informasi juga tentang poin-poin yang direvisi. Misalnya, salah satunya terkait dewan pengawas dan penyadapan. Jadi terkait dengan dewan pengawas dan penyadapan kita dapat poin. Nah, dewan pengawas dipilih dari DPR, jadi mirip dengan pimpinan KPK, Sedangkan penyadapan baru bisa dilakukan kalau sudah ada izin dari Dewan Pengawas dan penyadapan baru boleh dilakukan kalau sudah ada bukti permulaan yang cukup. Itu artinya kalau disesuaikan dengan UU KPK saat ini, penyadapan baru boleh dilakukan jika penyidikan sudah dilakukan,” ungkap Febri.

Baca Juga  Gusur Agus Rahardjo

Hal itu menurutnya yang akan menghilangkan kemungkinan terjadinya OTT oleh KPK terhadap para pelaku korupsi. Dalam penjelasan Febri, OTT selama ini dapat terjadi karena penyadapan telah dilakukan bahkan sejak proses penyelidikan atau dalam kata lain, sebelum adanya tersangka.

febri

“Karena penyadapan kalau dalam kasus OTT dilakukan sejak proses penyelidikan. Kalau dilihat dari substansi itu jelas potensi sangat melemahkan KPK. Belum lagi materi-materi lain yang saya kira akan beresiko dan berseberangan dengan prinsip independensi KPK secara kelembagaan,” ucapnya.

Dia pun mengharapkan DPR tegas dalam mengambil sikap terkait revisi UU KPK ini. Febri menjelaskan ada pihak di DPR yang menyatakan revisi UU KPK ini tidak masuk ke dalam prolegnas tahun 2017.

“Kami harap DPR menyatakan secara tegas, karena ada beberapa pendapat juga misalnya, dari pihak badan-badan tertentu di DPR yang mengatakan tidak ada prolegnas revisi Undang-undang KPK tahun ini. Sementara ada beberapa kalangan yang sedang bergerak ke kampus-kampus meski ada yang ditolak oleh pesertanya,” ujar Febri.