SHARE
Setya Novanto dan Joko Widodo
Setya Novanto dan Joko Widodo

RIZA Chalid dan Setya Novanto tak mungkin bisa mengatur-atur Joko Widodo. Presiden bukan manusia yang bisa diatur-atur, apalagi jika berkaitan dengan pelanggaran undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah (PP).

Karenanya sangat keliru bagi siapa pun untuk melemparkan tudingan bahwa Ketua DPR Setya Novanto, atau Riza Chalid yang pengusaha perminyakan itu, dapat mengatur-atur presiden karena menyangkut tuduhan mencatut nama Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk meminta saham Freeport.

Mahkamah Kehormatan Dewan segera menuntaskan tuduhan terhadap ketua DPR Setya Novanto tersebut dalam dua-tiga hari kedepan. Figur-figur yang memiliki integritas dan kredibilitas di MKD diyakini dapat membuat keputusan yang baik. Apa pun keputusannya semua pihak diminta menahan diri.

Obrolan antara Setya Novanto dan Riza Chalid seperti yang tersebut dalam rekaman hasil sadapan ilegal Presdir Freeport Maroef Syamsuddin dikategorikan sebagai omongan sambil lalu. Bahkan sebuah lelucon.

Buat apa meminta saham Freeport? Tahun 2021 saham itu akan menjadi milik pemerintah. Kalau bagian saham enak banget mereka (swasta) dapat saham.

Terkait dengan rencana pelepasan saham Freeport, pemerintah tak berkewajiban membeli saham Freeport Indonesia. Pada 2021, Freeport bisa kembali ke pemerintah Indonesia jika Freeport tidak diberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai pengganti kontrak karya.

Tahun 2021 adalah tahun di mana kontrak PT Freeport Indonesia bisa diperpanjang melalui IUPK. Kalau kontrak Freeport tidak diperpanjang, saham itu akan menjadi milik pemerintah.

Berdasarkan PP no.77/2014, kontrak Freeport akan berakhir pada tahun 2021 dan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan pada 2019. Presiden Joko Widodo sampai saat ini masih konsisten, pembicaraan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan pada tahun 2019.

Oleh karena itu, permintaan saham sebagaimana dibicarakan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid merupakan suatu lelucon. Bahkan, sekali lagi, permintaan saham sesuatu yang tak mungkin.

Menurut kontrak karya Freeport, urutan pihak yang bisa membeli saham dalam divestasi Freeport adalah pemerintah pusat, baru pemerintah daerah, kemudian swasta.

Jadi,  tidak mungkin bagi Setya Novanto dan Riza Chalid untuk menyerobot saham Freeport karena prioritas pertama diberikan ke pemerintah pusat