SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi mulai fokus menangani kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Ini tentunya karena penanganan kembali kasus SKL BLBI sudah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan, disusul dengan penetapan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syarifuddin Tumenggung sebagai tersangka

Hari ini, Selasa (2/5), KPK meminta keterangan dari Rizal Ramli, dalam kapasitaqsnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Rizal Ramli diperiksa dalam dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI ke Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

KPK menetapkan Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka penerbitan SKL BLBI kepada BDNI milik Sjamsul Nursalim. Syafruddin diduga merugikan keuangan negara hingga Rp3,7 triliun.

Syafruddin disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Rizal Ramli memenuhi panggilan penyidik KPK sekira pukul 10.15 WIB. Dia mengenakan setelan kemeja berwarna biru dengan balutan jas hitam.

Dia mengaku bakal dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI.

rizal
Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie, tiga tahun lalu pernah diperiksa bersama sebagai saksi ahli di kasus BLBI.

Diperiksa untuk kasus BLBI. Tiga tahun lalu saya diperiksa bersama Kwik Kian Gie sebagai saksi ahli, begitu diutarakan Rizal Ramli kepada media saat tiba di gedung KPK.

Rizal Ramli menduga, kali ini penyidik KPK ingin mengorek keterangan dirinya soal proses dan mekanisme lahirnya kebijakan SKL, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002, yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Mungkin saja KPK ingin lebih mendalami lagi proses dan mekanisme lahirnya kebijakan pemberian SKL BLBI tersebut.

Baca Juga  Sjamsul Nursalim Masih Berhutang Rp 3,7 T

Saat ditanya apakah penerbitan SKL BLBI oleh BPPN ini lantaran ada kesalahan pada tingkat Inpres 8/2002 itu, Rizal mengaku bakal menjelaskannya usai diperiksa penyidik KPK.

Rizal Ramli sebenarnya telah dijadwalkan untuk diperiksa pada 17 April lampau, namun dia tak hadir.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya di era Presiden Joko Widodo itu pernah dimintai keterangan pada saat kasus dugaan korupsi SKL BLBI ini masih dalam penyelidikan.

Bersamaan dengan pemanggilan Rizal Ramli, hari ini, penyidik KPK juga telah melayangkan panggilan untuk pengusaha Artalyta Suryani alias Ayin.

Namun terpidana suap kepada mantan jaksa Urip Tri Gunawan itu tak memenuhi panggilan penyidik KPK.

Sebelum Rizal Ramli KPK telah memeriksa Kwik Kian Gie, mantan Menteri Koordinator Bidang‎ Ekonomi, Keuangan dan Industri era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Kwik mengatakan dirinya diperiksa terkait kasus penerbitan SKL BLBI untuk BDNI.