SHARE
Kasus e-KTP yang menjadi proyek dari Kemendagri itu sudah bergulir ke pengadilan. Kamis (16/3) besok digelar persidangan kedua di PN Tipikor Jakarta. Persidangan kedua disebutkan akan lebih maju dibanding sidang pertama, Kamis (9/3) lalu.
Jika pada sidang pertama hanya berupa pembacaan dakwaan terhadap dua terdakwa, yakni Irman dan Sugiharto, sidang kedua akan menghadirkan delapan saksi dari total 133 saksi yang akan diperiksa.
Kasus ini mungkin saja menimbulkan kehebohan di masyarakat, terlebih adanya dugaan keterlibatan pejabat dan mantan pejabat penting negeri ini. Harus diakui bahwa penyebutan lebih dari 40 nama serta institusi dan korporasi yang diduga menerima aliran dana proyek e-KTP Kemendagri bagaimanapun sudah menambah kegaduhan di masyarakat.
kasuskpk1
Padahal, surat dakwaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP Kemendagri ini dinilai janggal. Masyarakat harus turut mencermatinya.
Penilaian janggal atas surat dakwaan dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri ini justru dikemukakan oleh salah satu tokoh hukum pidana yang dulunya juga menjadi perumus Undang Undang KPK. Ia adalah Prof. Romli Atmasasmita.
Romli Atmasasmita menantang KPK untuk membeberkan 37 nama anggota Komisi II DPR periode 2010-2014 yang disebut-sebut terkait perkara e-KTP Kemendagri ini.
Menurut Romli Atmasasmita, pembeberan 37 nama itu penting untuk transparansi dalam penegakan hukum. Selain itu, katanya, pembeberan nama itu penting untuk mengetahui apakah mantan anggota Komisi II DPR, Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok termasuk di dalamnya.
“Karena ini surat dakwaannya enggak benar. Ini satu keganjilan soal nama,” tegas Romli Atmasasmita.
hohok
Romli meminta agar Ahok dihadirkan ke persidangan. Apalagi, kata dia jika ternyata benar Ahok ikut disebut dalam perkara yang merugikan negara hingga triliunan itu. “Otomatis (perlu dihadirkan),” ucapnya.

Diketahui, pada nomor 30 halaman 60 surat dakwaan Irman dan Sugiharto ‎disebutkan bahwa 37 anggota Komisi II lainnya seluruhnya berjumlah USD 556.000, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara USD 13.000 sampai dengan USD 18.000.

Baca Juga  Rapat Paripurna DPR Sahkan UU Pemilu dengan PT 20 Persen

Adapun keganjilan lain tentang surat dakwaan Irman dan Sugiharto itu adalah tidak adanya aliran dana. Yang ada dalam dakwaan itu hanya pemberian dana.

Surat dakwaan Sugiharto dan Irman pada perkara dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dinilai terlalu tendensius. Ada beberapa orang yang diyakini terlibat, namun justru tidak tercantum dalam surat dakwaan tersebut.

Pernyataan Romli Atmasasmita memperkuat apa yang pernah disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang menduga dakwaan perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP untuk kepentingan orang tertentu. Tujuannya, kata Fahri, untuk menutupi peran dan keterlibatan orang tertentu.

senturi

Fahri Hamzah memang tidak menyebutkan siapa nama orang penting itu. Walau demikian, ia mengibaratkan perkara e-KTP ini mirip dengan perkara Bank Century.

Menurutnya, dalam perkara Bank Century ada nama orang penting tidak disentuh dalam proses hukumnya. “An‎gketnya menemukan si ini melakukan rapat, mengatur-atur, mentransfer tengah malam, mencairkan tengah malam, tapi tiba-tiba yang jadi narapidananya Budi Mulya yang tidak disebut dalam kasus itu,” tegas Fahri.