SHARE

Dalam usahanya menyelidiki Setya Novanto dengan tuduhan dugaan permufakatan jahat, Kejaksaan Agung, mengklaim telah memiliki alat bukti. Namun alat bukti berupa rekaman percakapan yang dilakukan Setya Novanto dengan Maroef Syamsudin dan Riza Chalid, di Jakarta pada 8 Juni 2015, masih dipertanyakan.

Pakar hukum pidana Romly Atmasasmita mengatakan, rekaman percakapan antara Ketua DPR RI Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Riza Chalid berbeda dengan closed-circuit television (CCTV).

Hal ini dikarenakan rekaman tersebut dilakukan secara illegal. Pihak Setya Novanto dan Riza Chalid, mengakui tidak mengetahui jika percakapan mereka tersebut telah direkam.

Menurut Romly, berbicara hukum harus dibedakan dua hal yaitu wilayah pribadi dan wilayah publik. Ia mencontohkan, berbicara di depan publik seperti dalam seminar maka setiap orang mempunyai hak untuk merekam atau mencatat. Tetapi saat bicara secara pribadi jika ingin melakukan perekaman harus mendapatkan izin terlebih dahulu

“Kalau berbicara hukum harus dibedakan dua hal yaitu wilayah pribadi dan publik. Saya bicara di seminar terus direkam, itu boleh, karena itu publik. Lalu, saya bicara empat mata berbicara mengenai pribadi dan sensitif, boleh direkam itu harus ada izin dahulu. Artinya, kalau sesuatu berhubungan sesuatu yang private, maka kalau mau dibuka ke publik itu harus ada izin. Jadi tidak sama dengan CCTV,” ujar guru besar hukum Universitas Padjajaran itu.

Romly Atmasasmita, salah satu inisiator penyusun UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjelaskan, seandainya Maroef Sjamsoeddin meminta izin untuk melakukan rekaman kepada Setya Novanto,  perbincangan yang terjadi pasti akan lebih profesional dan tidak sensitif untuk didengarkan ke publik.

“Kalau seandainya ada izin direkam, pasti tidak akan ada bunyi pembicaraan soal bantuan pemilu, bicaranya pasti lebih berhati-hati,” ucapnya

Romly Atmasasmita mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan Kapolri Badrodin Haiti dan Jaksa Agung HM. Prasetyo. Sebelumnya, Badrodin dan Prasetyo mengatakan, rekaman ilegal yang dilakukan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Syamsudin bisa dijadikan alat bukti yang sah.

Mereka juga beranggapan bahwa rekaman ilegal yang dilakukan Maroef Sjamsoeddin tersebut bukanlah penyadapan, bahkan fungsinya hampir sama seperti CCTV.

“Jadi, sama saja (dengan CCTV). Jadi, apakah itu harus izin orang yang bertamu? Karena, itu untuk dokumen seseorang secara pribadi,” kata Romly Atmasasmita mempertanyakan hal itu.

“Kalau saya ngomong, misalnya, sama tamu saya, kemudian di kemudian hari ada masalah saya buka-buka, ini loh saya nggak ngomong seperti ini. Kan ingatan kita berbeda, saya mungkin setahun sudah lupa apa yang kita bicarakan pada setahun lampau.”