SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi masih punya tunggakan kasus-kasus besar. Bukan satu atau dua, tetapi terbilang beberapa. Sebagian besar memang hutang dari pengurus lama, tetapi tetap menjadi tanggung-jawab pimpinan KPK yang sekarang, yakni Agus Rahardjo dan kawan-kawan.

Soal tunggakan kasus-kasus lama ini, tak urung banyak cibiran diberikan ke Agus Rahardjo dkk. Mereka disebut lebih fokus ke pencitraan, dengan menyebar-luaskan hasil operasi tangkap tangan (OTT), namun terkesen bersembunyi dari upaya penyelesaian kasus-kasus yang menjadi tunggakan mereka.

Diantara kasus korupsi yang masih terhutang itu adalah kasus Pelindo II dan kasus umber Waras. Itu sekedar menyebut dua diantaranya, tidak termasuk kasus megakorupsi SKL BLBI, kasus Century dan Hambalang.

rukukuk

Kita bicara kasus Sumber Waras. Agus Rahardjo, ketua KPK, bilang kalau kasus ini tidak ditutup.  Penyidikan atas kasus ini terus dilakukan. Kendati demikian, Agus Rahardjo masih berpendapat bahwa pihaknya belum menemukan adanya penyimpangan dalam kasus ini.

Tentu saja banyak yang tidak puas dengan pernyataan Agus Rahardjo tersebut. Salah satunya adalah Taufiequrrahman Ruki. Ketua KPK pertama ini mengaku tidak faham dengan jalan pikiran Agus Rahardjo dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) tersebut.

Taufiequrracman Ruki benar-benar sulit memahami pernyataan Agus bahwa belum ada penyimpangan dalam kasus tersebut.

ruki11

Mengapa tidak paham, karena Ruki meyakini telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar sesuai hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Ruki mengaku tidak bisa memahami jalan pikiran ketua KPK 2015-2019 itu, yani tidak ditemukannya indikasi perbuatan melawan hukum di kasus pembelin lahan RS Sumber Waras tersebut.

Kata Ruki, memang yang berwenang untuk menentukan terjadi atau tidaknya perbuatan melawan hukum adalah  penyidik. Akan tetapi, bukan berarti kesimpulan penyidik KPK sudah benar. Tetap harus dilakukan evaluasi dan dibedah, kenapa penyidik KPK menyebutkan tidak ditemukannya indikasi melawan hukum.

Baca Juga  Ini Balas Dendam KPK Atas Rencana Revisi UU KPK: Cekal Setya Novanto

Sebelumnya, Ruki mengatakan jika ada 30 temuan berdasarkan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2014. Dari puluhan temuan BPK, kata Ruki ada potensi kerugian negara dari pembelian RS Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI.

sumber1

Ada temuan nomor 30, yang antara lain menyebutkan bahwa pembelian Rumah Sakit Sumber Waras telah mengakibatkan Pemda DKI mengalami kerugian sebesar Rp191 miliar,” kata Ruki.

Ruki sanghat yakin ada indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian tanah untuk Sumber Waras.

Ruki sempat memerintahkan penyidiknya untuk melakukan investasi atas pembelian lahan bekas RS Sumber Waras itu. Selanjutnya, dia juga meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi. Namun, hasilnya dilaporkan KPK setelah periode kepemimpinan Ruki selesai.

Komisi III pernah akan memanggil Ruki untuk membahas masalah Sumber Waras. Namun, dia menolak datang dengan alasan kasus tersebut dalam proses penyelidikan KPK.