SHARE

Jakarta – Kajian RUU Pemilu di DPR sampai saat ini belum selesai. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumulo menyebutkan, pemerintah menginginkan kajian RUU Pemilu bisa disahkan dengan musyawarah mufakat pada 20 Juli.

” Ketentuan yang telah baik harusnya ditingkatkan, tidak jadi yang dirubah lebih rendah seperti presidential threshold telah 25 (%), ” tutur Tjahjo di lokasi Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 10 Juli 2017.

” Contoh 2 x Pilpres, Pilkada, waktu ingin dirubah? Mesti diingat, kajian undang-undang itu DPR dengan pemerintah, ” tegasnya.

Tjahjo juga menyebutkan kalau sebagian point dalam RUU Pemilu dapat dimusyawarahkan dengan baik di DPR, termasuk juga masalah presidential threshold.

” Sampai kini semua materi yang telah usai dibicarakan di tim perumus, tim sinkronisasi, dapat dimusyawarahkan dengan baik. Tinggal lima point, kami serahkan pada rekan-rekan fraksi di anggota pansus, musyawarahkan lah, ” kata Tjahjo.

Tjaho menginginkan pada 20 Juli kelak atau waktu rapat paripurna DPR bebrapa kajian RUU Pemilu yang masih tetap tersendat dapat dikerjakan.

” Besok (Selasa, 11/7/2017) juga masih tetap ada pengesahan di panja dari sebagian point yang tempo hari dibicarakan di tim sinkronisasi. Tujuan paripurna di 20 Juli juga akan di ambil ketentuan. Semoga telah dapat musyawarah mufakat, ” Tjahjo memungkas.