SHARE

Jakarta – Jalan berlainan dengan pemerintah bebrapa sekali lagi di ambil PAN dalam kajian satu gosip krusial. PAN ambil sikap bertentangan dengan Pemerintah serta partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Juiceuf Kalla dalam pemilihan RUU Pemilu yang telah diketuk jadi Undang-Undang.

Sikap ‘mbalelo’ dalam kajian Undang-Undang Pemilu sudah diperlihatkan PAN sejak dari awal. Di pasal masalah ambang batas mengajukan calon presiden atau presidential threshold RUU Pemilu, hasrat pemerintah supaya angka 20-25 % tidak dituruti PAN. Demikian sebaliknya, PAN menginginkan menghapus ambang batas capres.

Walau sekian, bukanlah bermakna PAN kukuh menginginkan menghapus ambang batas capres, yang berarti bertolak belakang dengan hasrat pemerintah. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan pernah buka pilihan beda masalah gosip ini.

” Presidential threshold itu kan harusnya karna putusan MK kan tidak ada sekali lagi itu. Namun misal kata ingin ada itu, ya sama dengan parliamentary threshold, ” tutur Zulkifli pada Mei kemarin.

Bahkan juga, PAN pernah buka pilihan angka PT sebesar 10 % untuk jadi jalan tengah. ” Kita ajaklah ke angka 10 %, ” tutur Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto.

Kajian alot masalah ambang batas mengajukan capres juga tidak kunjung menjumpai titik temu di DPR saat itu. Jadi partai pendukung pemerintah, PAN tidak tunjukkan gelagat menuruti hasrat PDIP cs.

Sampai pada akhirnya, Kamis 20 Juli tempo hari, kajian RUU Pemilu masuk ke paripurna untuk di ambil ketentuan. Debat masalah presidential threshold masih tetap tidak menjumpai ujungnya.

Tetapi, PAN pernah buka kesempatan turut pilihan pemerintah dengan satu prasyarat. F-PAN menginginkan cara konversi nada di UU Pemilu jadi kuota hare.

Baca Juga  Hebat, Kader Golkar di DPR Diinstruksikan Tetap Dukung Program Pemerintah, Partai Juga Tetap Usung Jokowi di Pilpres 2019

” Kami mencari yang ada kuota hare-nya, ” tegas Yandri sebelumnya rapat tempo hari.

Sebelumnya disahkan, semua fraksi di DPR UU Pemilu mengadakan lobi sejumlah 2 x. Komunitas paripurna juga menyetujui penentuan saat voting gosip UU Pemilu termasuk juga ambang batas capres.

Semua fraksi pendukung pemerintah Jokowi-JK, setuju voting malam tempo hari. Tetapi, PAN bebrapa sekali lagi membangkang serta pilih walk out dengan Gerindra, PKS, serta Demokrat. Tetapi, tindakan walk out PAN tidak miliki daya merubah ketentuan rapat yang pada akhirnya mensahkan UU Pemilu itu.

Sikap PAN juga memperoleh kritik keras dari NasDem. NasDem bahkan juga memohon Jokowi untuk mengevaluasi kursi kabinet kerjanya yang di isi oleh menteri dari PAN, yaitu menpan RB Asman Abnur.

” Menurut saya, tidaklah perlu didalam koalisi itu. Dengan hal tersebut, tak ada sekali lagi dalam kabinet. Tambah baik mundur dari koalisi serta dari kabinet, ” tegas anggota F-NasDem, Teuku Taufiqulhadi.

PAN sendiri sudah mengemukakan argumen berkaitan lain sikap di kajian paripurna UU Pemilu itu. Masalah koalisi, PAN menjawab diplomatis.

” Bila koalisi itu kan kita koalisi dengan Pak Jokowi. Silahkan Pak Jokowi saja yang menilainya apakah PAN masih tetap dipandang jadi rekan koalisi atau sebagainya, ” cetus Yandri.

Jokowi memanglah belum juga beli tanggapan masalah lain sikap PAN di kajian UU Pemilu. Tetapi masalah gosip UU Pemilu ini Jokowi telah mengemukakan hasratnya.

” Pemerintah dalam hal semacam ini pengajuannya, karna dari pengalaman sekian kali Pemilu kan telah 20 % jalan baik. Menginginkan ke depan kita makin sederhana, makin sederhana, ” kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Baca Juga  Ungkapan Bangga Keluarga dan Perwira TNI-Polri di Depan Jokowi

Mungkinkah PAN dapat selalu bertahan didalam lingkaran parpol pendukung Jokowi?