SHARE

Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakir menilai kehadiran saksi dalam sidang korupsi rentan membuat blunder dan hanya memantik bola panas.

Saksi yang dihadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut Mudzakir, banyak tergolong saksi sekunder.

kokor

Mudzakir menjelaskan, saksi di pengadilan terbagi menjadi dua. Pertama, saksi primer yang mengetahui, menyaksikan, atau melakukan dugaan korupsi seperti disangkakan.

Sementara kedua merupakan saksi sekunder, yakni orang di luar perkara.

“Istilahnya bukan A1,” kata Mudzakir.

Saksi sekunder, menurut Mudzakir, banyak dihadirkan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (e-KTP) Kemendagri di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Ia khawatir sikap KPK menghadirkan saksi sekunder justru memantik “bola panas”. Sebab, saksi sekunder belum tentu mengetahui atau terlibat langsung dalam perkara.

mudzakir
Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakir

“Ini bahayanya. Apalagi banyak kesaksian yang tidak bisa dibuktikan,” kata Mudzakir, mengingatkan.

Ia kemudian mencontohkan, bagaimana jaksa penuntut umum dan majelis hakim tidak mendapatkan keterangan yang diharapkan dari sejumlah saksi yang dihadirkan di persidangan kasus e-KTP ini. Pasalnya, saksi-saksi tersebut lebih banyak mengatakan “tidak tahu” atau “lupa”, dan kadang “tidak ingat” atau “cuma mendengar”.

“Ini yang saya takutkan. KPK seperti berlama-lama. Saksi primernya saja sudah banyak yang membantah. Jadi sulit untuk membuktikan perkara,” terang Mudzakir.

Baca Juga  Diperiksa di KPK, Miryam S Haryani Bantah Diancam Untuk Cabut BAP