SHARE

JAKARTA — Anggota Komisi I DPR yang Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar pada akhirnya penuhi pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi saksi berkaitan masalah sangkaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik pada Selasa (11/7). Ketua Panitia Spesial Hak Angket KPK itu mengakui baru dapat penuhi pemanggilan KPK karena tugasnya di DPR sebagai ketua Pansus.

” Semestinya saya penuhi panggilan itu pada tanggal 4 Juni lantas, tetapi karna pekerjaan DPR sebagai ketua Pansus saya tidak dapat penuhi panggilan itu. Karenanya saya mengirim surat, pertanggal 4 juli, dilampirkan dengan jadwal kerja saya sebagai ketua pansus, ” terang Agun di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/7).

Berarti, sambung dia, kriteria administratif tidak penuhi panggilan terlebih dulu menurut dia telah ia patuhi. ” Karna bagaimana juga sistem hukum tidak dapat diabaikan. Tetapi apa yang berlangsung sesudah saya tidak ada, saya terasa saya dizalimi. Dikabarkan di beberapa media saya mangkir, saya menghindar dari sistem hukum serta sebagainnya, ” kata dia.

Kontrol Agun berkaitan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket aplikasi Kartu Tanda Masyarakat berbasiskan Nomor Induk Kependudukan dengan nasional (KTP-el) serta di check jadi saksi untuk tersangka Andi Agustinus (AA).

Dalam dakwaan dimaksud Agun Gunandjar Sudarsa yang waktu itu jadi anggota Komisi II serta Tubuh Biaya DPR terima beberapa 1, 047 juta dolar AS berkaitan project KTP-el sebesar Rp 5, 95 triliun itu.

” Penyidik selalu memahami serta mengklarifikasi pengetahuan beberapa saksi berkaitan sistem pengurusan biaya KTP-elektronik serta tanda-tanda aliran dana pada beberapa pihak, ” kata Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah dalam info tertulisnya, Selasa (11/7).

Terdakwa dalam masalah itu yaitu bekas Direktur Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman serta Direktur Pengelolaan Info Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto. Irman telah dituntut tujuh th. penjara, sedang Sugiharto dituntut lima th. penjara.

KPK juga sudah mengambil keputusan entrepreneur Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong, bekas Anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, serta anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kelompok Karya Markus Nari jadi tersangka dalam perkara itu. Andi didugakan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Th. 1999 seperti sudah dirubah dengan UU No 20 Th. 2001 mengenai Pemberantasan Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimum 20 th. denda paling banyak Rp 1 miliar.

Miryam S Haryani didugakan tidak mematuhi pasal 22 juncto pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 seperti dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Th. 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Markus Nari didugakan tidak mematuhi pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 seperti dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Th. 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.