SHARE

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengakui, miliki kepercayaan kalau beberapa penggugat UU Pemilu juga akan memenangi tuntutan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sesudah pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu, Jumat (21/7/2017) awal hari, beberapa pihak menyebutkan siap memajukan tuntutan ke MK karna tidak setuju dengan ketetapan presidential threshold 20-25 %.

” Yg tidak sepakat threshold 20 % itu cukup besar kan, jadi empat dari 10 fraksi. Jadi bila lalu di tingkat bawah, di orang-orang ingin ada yang judicial review, itu tentu berlangsung, ” kata Fahri, di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat.

” Serta saya miliki perasaan itu dapat menang, karna rencana threshold ini bertentangan dengan prinsip pemilu presiden serta wapres dengan segera, ” lanjut Fahri.

Diwarnai tindakan ” walk out ”

Pengesahan RUU Pemilu lewat mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna yang berjalan pada Kamis (20/7/2017) malam, sampai Jumat (21/7/2017).

Ketentuan di ambil sesudah empat fraksi yang pilih RUU Pemilu dengan pilihan B, yakni presidential threshold 0 %, lakukan tindakan walk out.

Dengan hal tersebut, DPR lakukan aklamasi untuk pilih pilihan A, yakni presidential threshold sebesar 20 % kursi DPR atau 25 % nada nasional, karna peserta rapat paripurna yang bertahan datang dari enam fraksi yang menyepakati pilihan A.

” Paket A kita ketok dengan aklamasi. Selanjutnya saya persilakanMendagri untuk mengemukakan pandangan pemerintah, ” tutur Ketua DPR Setya Novanto yang memimpin paripurna.

Agenda voting untuk mengesahkan RUU Pemilu diwarnai tindakan walk out sesudah empat fraksi menilainya system presidential threshold 20-25 % bertentangan dengan konstitusi, dalam hal semacam ini prinsip keserentakan Pemilu 2019.

Siapapun yang menyebutkan juga akan memajukan uji materi UU Pemilu?