SHARE

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra akan ada dalam rapat Panitia Spesial (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Terkecuali jadi pakar hukum tata negara, Yusril diundang juga dalam kemampuannya jadi Menteri Kehakiman serta Hak Asasi Manusia ketika pengaturan Undang-Undang Nomor 30 Th. 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yusril menyatakan kalau dianya tidak berdiri dalam satu tempat mana juga, diantara pihak yang mensupport atau menampik kehadiran Pansus.

” Saya tidak ada dalam tempat untuk mensupport atau tidak mensupport kehadiran panitia angket DPR, juga tidak ada dalam tempat apakah menginginkan menguatkan atau melemahkan KPK, ” kata Yusril lewat info tertulis, Minggu (9/7/2017) malam.

” Pekerjaan saya yaitu menjelaskan semua yang disuruh pada saya buat saya terangkan dengan akademis, serta saya berusaha dengan maksimum tidak untuk melibatkan diri dalam perbincangan politik serta kepetingan politik pihak manapun juga, ” lanjut dia.

Ia memberikan, info yang juga akan diberikannya adalah info akademis. Dengan hal tersebut, info itu terbuka untuk didengar serta didebat oleh siapa juga.

Karenanya, ia juga akan menghormati pandangan akademis yang berlainan darinya berkaitan Pansus Angket KPK.

” Misal kata ada pendapat akademisi yang beda, yang saya nilai plus kuat hujjah serta alasantasi akademisnya di banding pandangan saya, jadi saya dengan ikhlas juga akan meninggalkan pendapat saya serta ikuti pendapat yang lebih kuat alasantasinya, ” papar Yusril.

Pansus Angket KPK terlebih dulu menjadwalkan pemanggilan beberapa pakar hukum tata negara untuk menerangkan tempat KPK dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Yusril dilihat mempunyai kemampuan oleh Pansus karna sempat mewakili pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 30 Th. 2002 mengenai KPK.