SHARE

Jakarta – Kepala Sisi Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Sulistriandriatmoko menyebutkan seseorang pencandu narkoba tidak dapat segera memperoleh aksi rehabilitasi. Menurut dia, mesti terlebih dulu melalui beragam bagian.

” Karna sistem (sebelumnya rehab) itu mesti dilewati. Lapor ke lembaga harus lapor setelah lapor dikerjakan assessment. Assessment itu terbagi dalam assessment medis serta assessment sosial, ” kata Sulistriandriatmoko waktu didapati di Kantor BNN, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Senin (10/7/2017).

Dia mengatakan sistem assessment untuk pemakai yang tertangkap aparat serta sistem hukum berlanjut berlainan dengan yang datang dengan suka-rela. Sistem assessment untuk pemakai yang tertangkap aparat didampingi penyidik dari Polri maupun BNN.

” Bila dia yang berkaitan yang tertangkap tangan serta sistem hukumnya jalan, jadi di sistem assessment-nya terpadu itu ditambahkan penyidik baik Polri maupun BNN. Itu untuk mengkaji jaringan, ikut serta jaringan atau tidak dalam sistem hukumnya, ” terangnya.

Sulis menyebutkan ada beragam pertanyaan yang diserahkan dalam sistem assessment seperti kapan serta intensitas pemakaian narkoba hingga perasaan yang dihadapi saat menggunakan narkoba. Kemudian baru di ketahui penguna narkoba itu juga akan direhab lewat cara rawat jalan atau rawat inap.

” Sesudah di-assessment, keluar referensi dari tim assessment itu. Berisi yang berkaitan itu menurut medis atau sosial seberapa jauh ketergantungannya. Hingga membutuhkan aksi rehabilitasi memiliki bentuk bila yang enteng dapat rawat jalan, bila yang tengah serta berat itu mesti melakukan rawat inap, ” tutur Sulis.

” Lamanya rehabilitasi itu ditetapkan oleh hasil assessment. Ada yang 6 bln., ada yang satu tahun bahkan juga bila kecanduan berat dapat sampai dua tahun lakoni rehab, ” paparnya.

Baca Juga  BNN Siap Beroperasi di Pasuruan Usai Masuk Rangking 5 Pengguna Narkoba di Jatim

Satu klinik di Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat tawarkan rehabilitasi narkotika untuk siapa juga yang datang. Sulis yakini di klinik itu tidak dikerjakan assessment seperti apa yang telah diajurkan oleh Kemenkes, Kemensos ataupun BNN.

” Sekalipun tidak, di klinik itu tidak dikerjakan assessment. Saya berani menyebutkan aksi itu tidak cocok dengan ketentuan yang di keluarkan Kemenkes, Kemensos ataupun BNN, ” ujarnya.