SHARE

Sejumlah fraksi lintas koalisi di parlemen mulai mendorong terbentuknya panitia khusus (pansus) Freeport. Hal itu menanggapi maraknya kegaduhan politik akibat rekaman suara hasil sadapan ilegal Presdir  PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsuddin.

Sebagian diantara tokoh-tokoh lintas koalisi di DPR yang mendorong pembentukan Pansus Freeport ini adalah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (PKS), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Gerindra), Masinton Pasaribu (PDIP), dan Yandri Susanto (PAN).

Saat ini, angket Pansus Freeport terus beredar. Kepastian lintas fraksi yang mengedarkan hak angket untuk Pansus Freeport ini sebuah concern atau kepedulian yang luar biasa.

“Kami sebagai pimpinan tinggal menunggu pengusul, kalau pengusul ingin dibacakan di sidang Paripurna hari Selasa (15/12), maka tentu kami akan merapimkan dulu dan membamuskan sehingga bisa dibaca usulannya,” terang Fahri Hamzah.

“Memang tentang Freeport ini banyak yang mengejutkan kita. Kita pengen ini (kasus papa minta saham) clear dibersihkan, jangan tiba-tiba misalnya tidak ada perpanjangan kontrak tapi itu pepesan semua, perusahaan itu ternyata tinggal utang, nanti kita negara yang harus bailout bahaya juga,” ucap Politisi PKS ini.

“Jadi saya kira angket adalah satu-satunya jalan untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi dengan Freeport di Papua itu,” katanya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menambahkan,  langkah membentuk pansus akan memperjelas posisi Freeport selama ini. “Dengan pansus tersebut, kami akan mengungkap siapa yang ada di dalam Freeport. Kita juga akan mengetahui seberapa besar yang seharusnya negara terima. Karena selama ini terbilang kecil,” ujar Fadli Zon.

Fadli Zon menjelaskan, dalam sebuah rapat konsultasi di DPR, Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa pemasukan negara dari operasi Freeport di Indonesia sangat kecil. Fadli menyebut Jokowi sangat kecewa dengan dan hal tersebut karena tidak sebanding dengan eksploitasi Freeport terhadap kekayaan alam Papua yang tak ternilai.

Sependapat dengan Fahri Hamzah dan Fadli Zon, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menilai, pembentukan pansus adalah untuk memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada penundaan untuk membentuk pansus tersebut.

“Demokrasi kita tidak hanya sekedar politik saja, tapi ada ekonomi dan itu harus kita dorong,” ujar Masinton.

Masinton mengatakan, permasalahan utama yang terjadi dan melibatkan Freeport adalah soal penguasaan sumber daya alam nasional yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

“Banyak yang harus kita bongkar dalam persoalan ini. Apa yang dilakukan Freeport adalah praktek Vereenigde Oostindische Compagnie(VOC) model baru, kolonialisme baru, kita harus jebol. Kalau tak mampu di jebol, maka dalam hal lainnya kita akan berjalan bungkuk dalam kepentingan tadi,” ujar Masinton.

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, Freeport yang korporasi asal Amerika Serikat (AS) itu,  sudah puluhan tahun bersikap sok kuasa di Bumi Cendrawasih. Dengan mudah Freeport melakukan lobi-lobi politis agar setelah kontrak karyanya usai pada 2021, PTFI bisa terus lanjut dan mengeruk emas lebih banyak lagi.

Masinton pun menegaskan, kini adalah saatnya membuka kedok PTFI sejak korporasi itu mulai bercokol di Indonesia pada saat runtuhnya pemerintahan Sukarno di pertengahan 1960-an silam. Berulangkali Masinton menegaskan, Freeport adalah kolonialisme gaya baru yang bertentangan dengan cita-cita Trisakti Presiden Joko Widodo.

Freeport merasa punya hak. Emas di Papua itu seakan-akan menjadi hak mereka, bukan hak NKRI yang berdaulat.

“Kita anak bangsa sudah dikadali oleh Freeport, mereka hampir ambruk di Kuba dan ternyata nemu gunung emas di Papua dan malah selamat, kini mereka jadi kaya raya,” ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto.

Yandri Susanto mengibaratkan rakyat Indonesia yang kaya raya harus kelaparan dan mati di lumbung padi lantaran tidak mendapat hasil dari sumber daya alam yang dimilikinya.

Dia mengharapkan masyarakat luas sudah memahami bahwa yang terjadi sekarang ini adalah persoalan Freeport yang memaksa perpanjangan kontrak.

Sekarang ini momentum yang tepat untuk bersatu. Apa yang ada di Tembagapura itu kekayaan kita. Rakyat, penguasa, politisi, kita bersatu, ambil alih apa yang diklaim Freeport, kita jadikan sebagai sumber kekayaan kita.