SHARE
Sidang Paripurna DPR, adalah forum tertinggi yang bisa memutuskan hak angket kepada KPK.

Usulan penggunaan hak angket yang disetujui rapat paripurna DPR, Jumat (28/4) lalu , tidak dimaksudkan untuk sekadar menyelidiki rekaman pemeriksaan penyidik KPK terhadap eks anggota Komisi II Miryam Haryani pada kasus e-KTP.

Hal ini yang perlu terus menerus disampaikan ke masyarakat dan difahami secara benar. Untuk sekaligus menghindari tudingan bahwa DPR menggerogoti KPK atau melemahkan KPK.

Tujuan utama dari penggunaan hak angket adalah untuk menyelidiki penggunaan anggaran dan tata kelola dokumentasi pengusutan kasus korupsi yang dilakukan KPK.

Melalui Pansus yang akan dibentuk setelah hak angket disetujui di rapat paripurna DPR, maka sah-sah jika nantinya disidik dugaan ketidakpatuhan KPK dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan undang-undang.

DPR mendapat informasi tentang tidak selalu berjalannya pelaksanaan tupoksi KPK yang sesuai peraturan perundang-undangan dan tata kelola kelembagaan yang baik.

bepeka

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan KPK dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2015 mencatat tujuh indikasi ketidakpatuhan lembaga tersebut

Di antaranya, kelebihan pembayaran gaji pegawai serta belanja barang Direktorat Monitor Deputi Informasi dan Data yang tak sesuai mata anggaran dan tak dilengkapi pertanggungjawaban memadai.

Ada pula indikasi pembayaran belanja perjalanan dinas, belanja sewa dan belanja jasa profesi pada Biro Hukum serta perjalanan dinas pada Deputi Penindakan yang tidak didasarkan pada surat perintah.

Tiga indikasi lainnya adalah ketiadaan standar pembayaran honorarium Deputi Penindak, realisasi belanja perjalanan dinas biasa yang tak sesuai ketentuan minimal dan perencanaan tak cermat pendirian Gedung KPK yang mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Para pengusul hak angket itu juga mempersoalkan dugaan pembocoran sejumlah dokumen KPK, seperti berita acara pemeriksaan, surat perintah penyidikan, dan surat cegah-tangkal.

Baca Juga  Hubungan Setnov dan Andi Narogong Cuma Bisnis Kaos Partai

kapokikik

KPK kerap tidak cermat dan tak berhati-hati ketika menyampaikan informasi pengusutan kasus korupsi.

KPK juga beberapa kali membocorkan informasi itu kepada kepada media massa tertentu.

Pembocoran-pembocoran dokumen tersebut berpotensi merugikan nama baik penyelenggara atau pejabat negara.

Di sisi lain, beberapa elemen masyarakat juga menyampaikan ketidakharmonisan di internal KPK terhadap pimpinannya.

Penerapan hak angket didasarkan pada pasal 20 ayat (1) UU KPK.

Aturan itu menyebut, KPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada publik dan melaporkannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK.

Dengan demikian, DPR dapat mengevaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam penegakan hukum yang adil, transparan, akuntabel, profesional, dan proporsional.