SHARE

Beberapa sekretaris desa se-Kabupaten Bima mengamuk di kantor bupati setempat dikarenakan tidak kunjung memperoleh jatah kendaraan dinas, Senin (10/7/2017).

Awalannya, sejumlah 192 Sekretaris dari semuanya Desa di Bima itu diundang oleh dinas berkaitan untuk menghadiri Bimtek. Tetapi sebelumnya Bimtek berjalan, mereka menyarankan pertemuan dengan petinggi Pemda berkaitan keterangan motor dinas untuk Sekretaris Desa.

Saat aktivitas nyaris usai, mendadak beberapa Sekretaris Desa sebagian geram serta hampir membanting kursi sesudah ketahui petinggi yang akan mereka jumpai telah tidak ada ditempat. Situasi juga jadi gaduh.

Disamping itu, anggota Satpol PP cuma dapat terdiam. Tidak senang sebagian geram di ruangan rapat, beberapa sekdes bersama-sama mendatangi ruangan kerja sisi umum serta akan lakukan penyegelan.

Tindakan mereka lantas dihalau petugas Unit Pol PP yang berjaga karna di kuatirkan mengganggu service orang-orang.

Arifin, satu diantara sekretaris desa mengakui, dia serta rekan-rekannya cuma menginginkan lakukan pertemuan dengan di ruangan Sisi Umum Setda Bima. Cuma saja, sesampainya ruangan petinggi setempat, Kepala Sisi Umum tengah tak ada ditempat.

Diluar itu, telah 2 x Bupati Bima tunda pertemuan dengan beberapa sekretaris desa hingga membuat mereka jadi bertambah kecewa.

“Sebenarnya kami cuma menginginkan memohon keterangan. Namun petinggi tidak berada di tempat. Jadi berikut yang membuat beberapa sekretaris kecewa. Bahkan juga ada yang menginginkan menyegel kantor, ” tuturnya.

Arifin mengakui, telah tiga th. menyarankan motor dinas lewat Sisi Umum. Tetapi keinginan itu tidak di akomodasi oleh Pemerintah Kabupaten Bima lewat APBD II.

“Kami telah menyarankan mulai sejak th. 2015. Namun hingga hari ini belumlah ada realisasi. Sesaat motor yang berada di eks sekretaris lama belum dikembalikan. Jikalau ada yang kembalikan, namun keadaan motor telah rusak, ” kata Arifin.

Menurutnya, kendaraan dinas begitu diperlukan untuk memudahkan sekretaris desa dalam menggerakkan pekerjaan.

“Kalau bicara diperlukan memanglah kami begitu memerlukan motor dinas. Sebab, sampai kini kami cuma memakai kendaraan pribadi, ” papar Arifin.

Kabag Umum Setda Kabupaten Bima Amrin Farid membetulkan ada insiden itu. Diakuinya, peristiwa itu berawal karna ada miskomunikasi.

“Iya memanglah benar barusan ada reaksi beberapa sekretaris desa. Tak ada problem, itu berlangsung karna miskomunikasi saja, ” kata Amrin.

Dia mengaku, pengadaan kendaraan dinas untuk sekretaris desa tidak dapat dikerjakan karna belumlah ada regulasi yang mengatur. Demikian halnya untuk beberapa kepala desa yang baru dilantik.

“Untuk sekretaris desa tak ada ketentuannya. Namun masukan ini juga akan kita berikan dahulu pada Bupati Bima, ” pungkas Amrin.