SHARE

Dari kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri, sejumlah anggota parlemen sudah diperiksa di KPK dan kemudian dihadirkan kembali sebagai saksi pada proses persidangan kasus ini di PN Tipikor Jakarta.

Memasuki persidangan ke-6 yang akan digelar Senin (3/4) besok, beberapa anggota dewan kembali akan didudukkan di bangku saksi, termasuk dua politisi Partai Demokrat yang mangkir dari panggilan kesaksian Kamis (30/3) yakni Jafar Habsah dan Khotibul Imam Wiranu.

Dari dakwaan terhadap Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, puluhan anggota DPR RI disebut-sebut menerima aliran dana dari proyek e-KTP Kemendagri ini.

sugi
Irman dan Sugiharto

Disebutkan, ketika dibahas di parlemen, anggota dewan dari Komisi II menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI.

Anggota dewan di Komisi II yang ikut dalam rapat-rapat pembahasan e-KTP sebagian sudah diperiksa di KPK dan dijadikan saksi dalam persidangan di PN Tipikor.

Mereka yang sudah dihadirkan di persidangan adalah Chaeruman Harahap (Golkar), Miryam Haryani (Hanura), Teguh Juwarno (PAN), Taufik Effendi (Demokrat), Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar), dan Ganjar Pranowo (PDI-P).

ruru
Chaeruman Harahap & Gamawan Fauzi

Chaeruman dijadikan saksi bersamaan dengan Gamawan Fauzi, yang menjadi Mendagri saat proyek e-KTP digulirkan.

 

Dari dugaan kemana aliran dana e-KTP dilarikan, Gamawan Fauzi didakwa sebagai penerima terbesar yakni 4,5 juta dolar AS ditambah Rp 50 juta. Gamawan Fauzi di urutan kedua dalam daftar penerima tertinggi, setelah Anas Urbaningrun (Demokrat), yang dituding menerima 5,5 juta dolar AS.

Baca Juga  Inilah Alasan e-KTP Jadi Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia

Sementara, dana untuk anggota dewan lainnya berbeda-beda.

Chaeruman Harahap didakwa menerima 584.000 dolar AS dan Rp 26 miliar

tjoye4
Taufik Effendi dan Teguh Juwarno

Miryam S.Haryani 23.000 dolar AS, Teguh Juwarno 167.000 dolar AS, Taufik Effendi 103.000 dolar AS, Agun Gunandjar Sudarsa 1.047 juta dolar AS, dan Ganjar Pranowo 520.000 dolar AS.

Dalam kesaksian yang diberikan para anggota Komisi II DPR tersebut, tak ada satu pun yang mengakuinya. Hanya Ganjar Pranowo yang mengakui pernah ditawari, tetapi selebihnya mereka mengelak habis-habisan

Miryam Haryani bahkan mencabut BAP-nya, dari hasil empat kali pemeriksaan oleh penyidik KPK. Pencabutan BAP Miryam S Haryani mengundang masalah lain di mana kini ia juga bisa diancam hukuman karena sudah melakukan kebohongan atau kesaksian palsu.