SHARE

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri lazimnya digelar setiap Kamis. Sudah tiga kali persidangan di PN Tipikor Jakarta dilangsungkan pada Kamis 9 Maret, 16 Maret dan terakhir 23 Maret kemarin.

Akan tetapi  mulai pekan depan, sidang akan dilangsungkan dua kali dalam sepekan, yakni pada Senin dan Kamis. Hal ini tampaknya dilakukan untuk pencapaian target kasus ini bisa diselesaikan dalam tiga bulan. Dengan 133 orang sudah ditetapkan sebagai saksi, maka sidang harus dikebut.

Persidangan pertama hari Senin (27/3) akan menghadirkan kembali Miryam S.Haryani, mantan anggota Komisi II DPR, yang disebut-sebut sebagai salah satu perantara bagi mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman, untuk membagi-bagi uang kepada koleganya di Komisi II DPR periode 2010-2014 itu.

cabutbap

Namum, bukan masalah bagi-bagi uang itu yang membuat Miryam S.Haryani dihadirkan kembali untuk kedua kalinya di persidangan kasus ini.

Pada kehadirannya kali ini Miryam S.Haryani akan dikonfrontir dengan tiga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang memeriksanya.

Sebelumnya, saat bersaksi di persidangan hari ini, Kamis (23/3), Miryam mengaku tertekan dengan sikap penyidik sehingga terpaksa membuat kesaksian palsu dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

“Tiga penyidik yang disebutkan Bu Yani tadi akan dihadirkan hari Senin,” ujar jaksa Irene Putrie dari tim jaksa KPK.

novelbaswedan

Penyidik yang dimaksud yaitu Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan MI Susanto.

Irene mengatakan, jika diperlukan, akan diperlihatkan rekaman saat berlangsungnya pemeriksaan terhadap Miryam.

“Kita lihat nanti apakah kemudian dari pernyataan penyidik, apa respon Bu Yani,” kata Irene.

Saat memberikan kesaksiannya, Miryam S.Haryani menyatakan, tidak pernah ada pembagian uang kepada anggota DPR RI sebagaimana yang dia beberkan kepada penyidik dan dituliskan dalam BAP itu.

Baca Juga  Ini Nama 8 Saksi di Sidang ke-8

tjoye4

Dalam dakwaan yang dibacakan  pada sidang pertama, Kamis (9/3) lalu, Miryam dituduh meminta uang kepada Irman Rp 5 miliar untuk kepentingan operasional Komisi II DPR RI. Irman kemudian memerintahkan Sugiharto untuk menyiapkan uang dan menyerahkannya kepada Miryam. Sugiharto kemudian meminta uang Rp 5 miliar dari Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S Sudihardjo dan memerintahkan langsung agar diserahkan kepada Miryam.

Dari total uang tersebut, Miryam membagi-bagikannya secara bertahap yakni pertama untuk pimpinan Komisi II yakni Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno, dan Taufik Effendi masing-masing 25 ribu Dollar Amerika Serikat.

ruru

Kemudian tahap kedua,  kepada sembilan orang ketua kelompok fraksi Komisi II DPR RI masing-masing 14 ribu Dollar Amerika Serikat termasuk Kapoksi yang merangkap sebagai pimpinan komisi. Sementara ketiga, kepada 50 anggota Komisi II DPR RI masing-masing delapan ribu Dolar Amerika Serikat termasuk pimpinan komisi dan Kapoksi.

Di persidangan, Miryam mengaku tak mengenal pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam kasus ini, Andi Narogong disebut-sebut sebagai pihak pemberi suap dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP berbasis NIK periode 2011-2012.