SHARE

Terkait namanya dalam dakwaan jaksa dalam kasus e-KTP, Teguh Juwarno, berencana akan menyampaikan laporannya ke Bareskrim Mabes Polri, pada Senin (20/3/2017). Ini adalah langkah hukum yang ditempuh oleh politisi PAN tersebut menyikapi tuduhan bahwa ia termasuk yang menerima dana dari kasus mega korupsi e-KTP Kemendagri.

Langkah Teguh Juwarno untuk merespon balik tudingan menerima dana proyek e-KTP ini mengikuti Marzuki Alie, yang sudah lebih dulu melapor ke Bareskrim. Baik Marzuki Alie mau pun Teguh Juwarno sama-sama mengadukan balik Irman dan Sugiharto, dua pejabat Kemendagri yang sudah menjadi terdakwa kasus ini.

Marzuki Alie tidak terima dirinya dituduh menilep dana proyek e-KTP itu sebesar Rp 20 miliar. Saat proyek e-KTP mulai dijalankan, Marzuki Alie menjabat ketua DPR, periode 2010-2014. Bareskrim Polri tengah mendalami laporan sekaligus pengaduan Marzuki Alie ini.

Dalam sidang pertama kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri ini, Kamis (9/3) lampau, jaksa penuntut umum dari KPK Eva Yustisiana menyebut nama Teguh Juwarno sebagai salah satu penerima aliran dana pengadaan e-KTP. Politisi muda PAN itu disebutkan menerima 167 ribu dolar AS.

pol

TJ, sapaan akrab Teguh Juwarno, mengaku sudah membaca dakwaan yang dibacakan oleh tim jaksa KPK dalam sidang dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP Kemendagri itu. Ia berkesimpulan bahwa kesaksian para terdakwa hanyalah karangan bebas.

“Saya sudah bolak-balik baca dakwaan JPU. Kesimpulan saya terutama yang terkait diri saya, apa yang disampaikan oleh para terdakwa adalah karangan bebas, khayalan, halusinasi yang keji,” kata TJ kembali menegaskan kekecewaannya atas dakwaan jaksa.

TJ menyebut bahwa tuduhan itu adalah karangan bebas karena ia hanya menjadi Wakil Ketua Komisi II pada periode 21 Oktober 2009 hingga 21 September 2010. Sementara di dakwaan disebutkan pembagian uang terjadi pada Agustus 2012.

Baca Juga  Miryam S Haryani Dicekal Hingga 24 September 2017

“Sedangkan terdakwa mengatakan ada penyerahan uang ke saya tapi paling fatal dikatakan sekitar Agustus 2012. Yang di situ Ibu Miriam Haryani meminta uang dan diserahkan ke pimpinan, salah satunya saya. Itu kan fatal, saya sudah bukan pimpinan Komisi II,” TJ sudah berulangkali mengutarakan hal ini.

 TJ juga menilai ada kejanggalan dalam dakwaan terkait tempat penyerahan uang. Di dalam dakwaan disebutkan bahwa penyerahan uang terjadi pada bulan Oktober 2010 di ruangan Mustoko Weni.

“Padahal (Mustoko Weni) sudah meninggal pada 18 Juni 2010, bahkan dikatakan Ibu Mustoko Weni adalah salah satu penerima. Jangan-jangan arwahnya yang menerima,” ujarnya.

TJ mengatakan kesaksian para terdakwa tersebut telah membunuh karakternya. Ia pun menggunakan hak konstitusionalnya dan melawan secara hukum.