SHARE

DPR bertugas mengawasi kinerja pemerintah untuk mempercepat renegosiasi kontrak Freeport agar tak keluar dari konstitusi UUD 1945. Renegosiasi harus dapat meningkatkan penerimaan negara agar rakyat sejahtera. DPR harus mengawal kinerja pemerintah agar Freeport membangun smelter di Papua. Inilah salah satu program yang diperjuangakn Setya Novanto, Ketua DPR RI.

Pembangunan smelter di Papua dapat meningkatkan efek pengganda (multiplier effect) bagi pembangunan dan mengurai kesenjangan pembangunan di Papua. Pembangunan smelter di Papua penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, termasuk Papua.

Nasionalisasi Freeport memang tak mudah karena pemerintah harus berhadapan dengan multi-kepentingan, baik negara asal Freeport, Amerika Serikat, maupun pengusaha lokal yang mengais untung dari Freeport. Maka, butuh pemimpin tegas dan kuat untuk mengembalikan kedaulatan tambang kita di Grasberg ke pangkuan konstitusi UUD 1945.

Pemimpin tegas tak loyo berhadapan dengan kekuatan asing dan oligarki politik lokal. Untuk itu Presiden Jokowi selalu mendapat dukungan positif dari Ketua DPR RI Setya Novanto dalam berurusan dengan Freeport.

Demi mengembalikan martabat konstitusi UUD 1945, Presiden perlu mengambil keputusan tegas agar tak memperpanjang kontrak karya Freeport setelah tahun 2021, jika perusahaan itu tak mau membangun smelter pengolahan tembaga di Papua, mendivestasikan saham ke pihak nasional, menciutkan luas lahan, dan menaikkan penerimaan negara, sesuai dengan isi poin renegosiasi kontrak.

Presiden Jokowi harus ingat bahwa tambang di mana saja akan habis cadangannya jika dieksploitasi besar-besaran. Penurunan deposit tambang, seperti tembaga menunjukkan bahwa sektor pertambangan selalu ada titik puncak berhenti berproduksi.

Investor hanya menginvestasikan modalnya pada saat lokasi pertambangan masih memiliki potensi tinggi. Setelahnya, mereka akan melepaskan areal pertambangan dan meninggalkan kerak-kerak tambang tanpa adanya reklamasi pasca tambang.

Presiden Jokowi harus berani untuk melaksanakan amanat UUD 1945 Pasal 33 dalam kasus Freeport ini. Dukungan dari Setya Novanto untuk program tersebut sudah benar-benar muncul dan terwujud, meski akhirnya Setya Novanto harus mengalami gelombang fitnah yang keji yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menginginkan Freeport menguasai kekayaan tambang nasional.